Anjurkan Membunuh Presiden Venezuela, Pendeta Amerika Minta Maaf

Reporter

Editor

Kamis, 25 Agustus 2005 17:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pat Robertson, pendeta konservatif dan bekas calon presiden Amerika Serikat, kembali tersandung pernyataan kontroversial. Ia kini harus meminta maaf, karena menganjurkan pembunuhan terhadap Presiden Venezuela Hugo Chavez."Apakah benar menyerukan pembunuhan? Tidak. Saya minta maaf atas pernyataan itu. Saya berbicara dalam keadaan frustasi," kata Robertson dalam klarifikasi panjang melalui situs internet pribadinya, Rabu (24/8) waktu setempat. Pernyataan yang dihujat berbagai kalangan itu keluar di tengah-tengah ketegangan antara pemerintah Amerika dan Venezuela. Chavez menuduh Presiden Amerika George Walker Bush merencanakan penggulingan dirinya, termasuk percobaan pembunuhan dan kudeta pada April 2002. Pat mengeluarkan pernyatan, yang diduga sebagai anjuran pembunuhan dalam acara televisi, "The 700 Club". Siaran yang ia bawakan itu disiarkan jaringan televisi ABC Family, Senin (22/8) lalu. "Saya tidak tahu doktrin tentang pembunuhan," kata dia dalam siaran itu, "tapi jika dia (Chavez) berpikir kita akan membunuhnya, saya pikir kita harus melakukannya." Ia menyebutkan Venezuela sebagai penguasa minyak, yang bisa menyerang Amerika.Duta Besar Venezuela untuk Amerika Bernardo Alvarez telah meminta Gedung Putih untuk mengecam pernyataan itu. Pemerintah Venezuela juga telah meminta jaminan keamanan bagi Presiden Chavez saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, bulan depan. Bukan kali ini saja Robertson membuat kontroversi. Dalam pemilihan presiden tahun lalu, dia secara terang-terangan meminta pengikutnya dan kelompok Koalisi Kristen mendukung Bush. Ia juga menghina umat Islam dan korban angin topan di Amerika, dengan menyatakan bahwa "korban jatuh akibat hukuman Tuhan atas kebejatan moral mereka." John Chuckman, seorang penulis, menyatakan bahwa pemerintah Amerika seharusnya memperlakukan Pat sebagai seorang teroris. Pemerintah juga harus memasukkan acara televisinya dalam daftar organisasi terorisme internasional versi Departemen Luar Negeri. "Setidaknya dia dijerat dengan Undang-Undang Pidato Kebencian," ujarnya. AFP/Faisal

Berita terkait

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

9 Januari 2024

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

Menlu Retno membantah pernyataan Anies soal politik luar negeri Indonesia transaksional.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

11 Desember 2023

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

Tahun 2045 akan menjadi momentum berharga bagi Indonesia karena akan memperoleh window of opportunity.

Baca Selengkapnya

Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

8 November 2023

Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

Anies Baswedan menyatakan akan menerapkan 4 langkah politik luar negeri jika terpilih pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

29 Oktober 2019

Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, prioritas politik luar negeri RI 5 tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

29 Mei 2017

Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan masuknya militan ISIS.

Baca Selengkapnya

JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

19 April 2017

JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menganggap memanasnya situasi di Semenanjung Korea adalah perkara yang rumit.

Baca Selengkapnya

Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

5 Januari 2017

Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tak terganggu.

Baca Selengkapnya

Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

5 Januari 2017

Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

Hubungan Indonesia-Australia kerap panas-dingin. Kini, persoalan materi pelatihan militer Australia yang dianggap menghina Indonesia menjadi sorotan.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

31 Desember 2016

Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

Pemerintah Indonesia masih menunggu kebijakan yang akan dijalankan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

30 November 2016

Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

Retno menjelaskn hubungan itu semakin kuat sejak diimplementasikannya Perjanjian Kemitraan Komprehensif (PCA) pada 2014.

Baca Selengkapnya