TEMPO.CO, Caracas - Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah diberikan kekuatan penuh untuk memerintah melalui dekrit sampai 31 Desember 2015. Langkah itu disetujui oleh Majelis Nasional yang manyoritas mendukung Maduro.
Seperti yang dilansir BBC pada Senin, 16 Maret 2015, Maduro meminta persetujuan agar undang-undang tersebut diaktifkan setelah Amerika Serikat mengeluarkan sanksi baru terhadap pejabat Venezuela.
Maduro mengatakan ia butuh kekuatan khusus untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat, yang ia tuduh telah mencampuri urusan Venezuela.
Ketua Majelis Nasional Diosdado Cabello memimpin sekelompok politikus yang datang secara pribadi untuk menyerahkan undang-undang baru tersebut kepada Maduro di luar istana presiden Miraflores.
"Mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar," kata Ketua Majelis Nasional Diosdado Cabello. "Ini merupakan tindakan agresi terhadap semua negara bebas di dunia yang tidak mau menerima imperialisme Amerika."
"Mereka mungkin memiliki kekuatan dolar dan kekuatan media, tapi kami adalah sesuatu yang tidak mereka miliki: kekuatan integritas," kata Maduro. "Undang-undang ini memberi saya kekuatan untuk mempertahankan perdamaian dan kedaulatan."
Pihak oposisi mengatakan dia menggunakan insiden itu untuk mengumpulkan kekuatan dan mengalihkan perhatian dari krisis ekonomi.
"Ini adalah senjata mereka, memberikan Maduro kuasa penuh untuk melawan orang-orang yang tidak setuju dengan dia," kata oposisi Kongres Angel Medina. "Majelis Nasional tidak bisa menyerahkan kekuasaannya dalam hal-hal penting seperti kedaulatan."
Pekan lalu, hubungan kedua negara mengalami benturan baru ketika Presiden AS Barack Obama mengeluarkan perintah eksekutif membekukan aset tujuh pejabat Venezuela dan melarang mereka memasuki Amerika.
Obama juga mengatakan situasi di Venezuela, termasuk "pengikisan pemerintah terhadap jaminan hak asasi manusia merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat".
Maduro mengatakan AS berada di belakang upaya kudeta yang diplot terhadap pemerintahannya. Undang-undang baru memberikan Maduro kekuasaan untuk mengeluarkan dekrit masalah keamanan publik dan pertahanan.
Ini adalah kedua kalinya sejak ia menjabat dua tahun lalu bahwa Majelis Nasional memberikan presiden kekuasaan untuk memerintah dengan dekrit.
