AS Nyatakan Venezuela Sebagai Ancaman Nasional  

Reporter

Editor

Abdul Manan

Selasa, 10 Maret 2015 08:45 WIB

Presiden Barack Obama dikritik karena mengenakan setelan jas berwarna tan yang mirip sales mobil saat berpidato di Gedung Putih, 28 Agustus 2014. AP/Evan Vucc

TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat, Senin, 9 Maret 2015 menyatakan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional dan memerintahkan pemberian sanksi terhadap tujuh pejabat dari negara kaya minyak itu. Perkembangan terbaru ini merupakan insiden hubungan diplomatik terburuk dua negara sejak presiden sosialis Nicolas Maduro menjabat pada 2013.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Presiden AS Barack Obama melalui perintah eksekutif. Ketegangan antara Washington dan Karacas ini terjadi justru saat hubungan AS dengan Kuba mulai dinormalisasi. Kuba adalah musuh lama AS di Amerika di Amerika Latin dan sekutu kunci Venezuela.

Menurut pejabat AS, menyatakan sebuah negara sebagai ancaman bagi keamanan nasional adalah langkah pertama dalam memulai program sanksi. Proses yang sama sebelumnya dilakukan terhadap negara-negara seperti Iran dan Suriah.

Pejabat Gedung Putih mengatakan urutan pejabat yang menjadi target adalah orang yang tindakannya merusak proses atau lembaga-lembaga demokratis, yang melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan hak asasi manusia, terlibat dalam melarang atau menghukum kebebasan berekspresi, atau pejabat pemerintah yang terlibat korupsi.

"Para pejabat Venezuela masa lalu dan sekarang yang melanggar hak asasi warga negara Venezuela dan terlibat dalam tindakan korupsi publik tidak akan diterima di sini, dan kami sekarang memiliki alat untuk memblokir aset mereka dan penggunaannya dalam sistem keuangan AS," kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest dalam sebuah pernyataan.

"Kami sangat prihatin dengan upaya pemerintah Venezuela untuk meningkatkan intimidasi terhadap lawan-lawan politiknya. Masalah Venezuela tidak bisa diselesaikan dengan mengkriminalisasi perbedaan pendapat," kata Earnest.

Menteri Luar Negeri Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan kepada wartawan bahwa Karacas akan merespon langkah AS ini dan kemudian mencuit di Twitter bahwa Venezuela akan memanggil kuasa usahanya di Washington untuk konsultasi.

Kedua negara tidak memiliki perwakilan diplomatik penuh sejak tahun 2008 setelah mendiang pemimpin sosialis Venezuela Hugo Chavez mengusir diplomat AS Patrick Duddy. Washington pada saat itu menanggapinya dengan mengusir utusan Venezuela dari AS, Bernardo Alvarez.

Daftar individu yang terkena sanksi meliputi Gustavo Gonzalez, kepala dinas intelijen negara Sebin; Manuel Perez, direktur polisi nasional; dan Justo Noguero, mantan komandan Garda Nasional yang sekarang menjalankan perusahaan pertambangan negara CVG. Empat orang lainnya adalah perwira militer dan satu jaksa.

Orang-orang itu, jika memiliki properti di Amerika Serikat, akan diblokir atau dibekukan. Mereka juga akan ditolak masuk ke Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat juga dilarang melakukan bisnis dengan mereka.

EURONEWS | ABDUL MANAN

Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya