Deputi Partai Perjuangan Svoboda berkelahi dengan anggota Partai daerah mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych saat melakukan perdebatan penambahan militer di perbatasan dengan Rusia di parlemen, Verkhovna Rada, di Kiev (22/7). Stringer/Anadolu Agency/Getty mages
TEMPO.CO, Ankara- Unjuk kekuatan fisik rupanya selalu jadi pilihan anggota dewan legislatif yang terhormat, di negara mana pun mereka berada, tatkala adu argumen tidak memuaskan mereka.
Misalnya yang terjadi di parlemen Turki di Ankara dalam sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Dalam Negeri. Politikus partai oposisi Partai Rakyat Republikan (CHP) dan partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) akhirnya baku pukul setelah terlibat dalam perdebatan sengit tentang penambahan wewenang bagi kepolisian untuk menghadapi demonstran.
"Politikus partai berkuasa dan oposisi saling memukul, sementara satu anggota parlemen jatuh di tangga saat parlemen akan memulai debat rancangan undang-undang keamanan dalam negeri," tulis Dogan News Agency, Jumat, 20 Februari 2015.
Insiden itu adalah kelanjutan perkelahian antar-anggota parlemen yang terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu, 17-18 Februari 2015. Dalam kejadian tersebut, lima anggota parlemen terluka, termasuk satu orang yang menderita luka di kepala lantaran terkena hantaman palu yang biasa digunakan untuk membuka sidang.
Partai oposisi menentang keras RUU yang dimotori pemerintah tersebut. Awal pekan ini mereka telah bertekad untuk menghalangi pembahasan RUU itu di parlemen dengan berbagai taktik, seperti mengajukan mosi dan hal-hal terkait lain.
Sebelum pidato RUU dimulai, Kamis, 19 Februari 2015, partai oposisi telah menyampaikan keberatan selama lebih dari tiga jam.
Perdebatan sengit di antara kedua pihak segera berubah menjadi baku pukul dan saling tendang. Seorang anggota parlemen dari CHP, Orhan Duzgun, yang terperangkap di tengah perkelahian, memilih menjatuhkan diri ke tangga.
Namun Duzgun menolak diperiksa dokter. "Saya baik-baik saja. Saya akan tetap tinggal di sini dan meneruskan perjuangan," katanya seperti dilansir media Turki, Hurriyet Daily News.
Kalangan oposisi Turki khawatir rancangan undang-undang yang diajukan partai berkuasa itu menempatkan kepolisian secara efektif di bawah perintah Presiden Recep Tayyip Erdogan.
