Pembelot Korut dan aktivis Korsel terbangkan balon plastik ke udara dengan kue cokelat selama reli terhadap ancaman Korut di Imjingak Pavilion, Panmunjom, Paju, Korea Selatan, 30 Juli 2014. (AP/Ahn Young-joon)
TEMPO.CO, Seoul - Manajer Tim Hak Asasi Manusia Korea Utara untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan, Lee Yong-ken, mengatakan sebanyak 3.000 warga Korea Utara melarikan diri ke Korea Selatan setiap tahun. Ini terjadi sebelum Kim Jong-un berkuasa menggantikan ayahnya, yang meninggal akibat sakit pada 17 Desember 2011.
Setelah Kim Jong-un berkuasa, jumlah pelarian Korut ke Korea Selatan terus berlanjut. Kini, jumlahnya mencapai 27 ribu orang. Dari jumlah itu, 70 persennya adalah perempuan. Mereka bertaruh nyawa lari meninggalkan Korut karena kehidupan yang sangat berat dan kelaparan panjang.
“Hidup di Korea Utara semakin parah,” kata Lee Yong-ken dalam pertemuan dengan 19 jurnalis dari 19 negara yang mengikuti program kunjungan jurnalis internasional yang diselenggarakan Arirang TV di kantor Komnas HAM Korea Selatan, Seoul, 20 November 2014. (Baca: Perwira Wanita Korut Ungkap Pelariannya)
Menurut Lee, kelaparan parah dan kekurangan gizi akut dialami warga Korut di luar Ibu Kota Pyongyang. Mengutip laporan Badan Anak-anak Dunia (Unicef) baru-baru ini, 45 persen anak-anak Korut tidak bertumbuh secara wajar dan sekitar 80 persen anak-anak Korut di bawah usia 5 tahun kekurangan gizi akut. Hidup sengsara juga dialami sekitar 80-100 ribu tahanan politik yang ditempatkan di empat penjara politik mirip kamp konsentrasi Nazi.
Setibanya para pelarian di Korea Selatan, Lee menjelaskan, mereka terlebih dulu diberikan tempat tinggal (shelter), uang untuk hidup menunggu mendapatkan pekerjaan, serta pelatihan bahasa dan keterampilan untuk dapat bekerja di Korsel. Korsel juga menerapkan penyelidikan khusus untuk memastikan para pelarian bukanlah mata-mata Korut. Setelah itu mereka dapat mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri dan menghidupi keluarganya yang ditinggalkan di desa-desa di Korut.
Dari 27 ribu pelarian inilah Komnas HAM Korsel mendapatkan informasi tentang situasi di dalam Korut. Komisi penyelidik untuk situasi HAM Korut yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menggali informasi dari mereka. Sayangnya, Korut membantah semua kesaksian dari ribuan warganya itu dan tak kunjung memberikan akses bagi tim penyelidik PBB untuk masuk ke negara tersebut guna memverifikasi kesaksian 27 ribu warganya itu. (Baca: PBB Kumpulkan Bukti Kekejaman Pemimpin Korea Utara)
