TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Asia Tenggara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, mengatakan masalah pengungsi Rohingya bisa dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Myanmar, Rabu, 12 November 2014. Syaratnya, harus ada negara yang melemparkan wacana ini di forum.

Presiden Joko Widodo, kata dia, bisa membawa isu tersebut ke forum KTT karena banyak pengungsi Rohingya yang mencari suaka di Indonesia. "Tinggal sikap Jokowi bagaimana dalam isu ini," katanya pada Rabu, 12 November 2014. (Baca: Indonesia Agendakan Isu Rohingya di KTT ASEAN)

Orang-orang Rohingya banyak yang mencoba menyeberang ke Australia lewat Indonesia. Padahal kebijakan Benua Kanguru menolak imigran ilegal. Imbasnya, Adriana mengatakan, mereka menumpuk di Indonesia.

Permasalahan pengungsi Rohingya, kata dia, jangan dibiarkan berlarut-larut. "Sebab, jika dibiarkan akan berdampak sosial pada negara yang ditinggali," ujarnya. Penyelesaian isu ini butuh kerja sama kawasan.

Menurut dia, isu Rohingya belum dianggap sebagai masalah kawasan. Jika ada pengungsi di negara lain pun, penyelesaiannya lewat jalur bilateral karena terbentur prinsip non-intervensi ASEAN. Prinsip itu menghendaki tidak ada campur tangan dalam persoalan negeri antarnegara Asia Tenggara.

Ia menuturkan, apabila forum sepakat membahas Rohingya, tidak ada lagi prinsip non-intervensi. Dengan demikian, negara-negara anggota ASEAN bisa memberi masukan untuk penyelesaian isu tersebut.

Setelah menghadiri KTT APEC di Beijing, Cina, Jokowi langsung mengikuti KTT ASEAN ke-25 di Nya Pyi Taw, Myanmar. Pernyataan Jokowi dalam konferensi itu disebut akan sangat penting bagi negara-negara ASEAN. (Baca: Thailand Akan Deportasi Pengungsi Myanmar)

SYAILENDRA

Berita Lain:
Makna Politik Jokowi Diapit Obama dan Jinping
Jokowi Primadona APEC, Ini Pesan Hikmahanto
Foto Para Ibu Negara, Iriana Jejer Istri Jinping