2 Juta Pil Ekstasi Ditemukan AL Myanmar  

Reporter

Rabu, 27 Agustus 2014 11:10 WIB

TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Yangoon - Angkatan Laut Myanmar menyita lebih dari dua juta pil ekstasi yang disembunyikan di perahu yang berada di dekat perbatasan dengan wilayah Thailand. Seorang pejabat kepolisian, Myint Aung, mengatakan penyitaan itu merupakan penyitaan terbesar di Myanmar. (Baca: Produksi Opium Asia Meningkat)

Mengutip laporan BBC, Selasa, 26 Agustus 2014, pihak berwenang telah memeriksa 15 orang terkait dengan penemuan ini. Selain ekstasi, polisi juga menyita 70 ton kayu ilegal. (Baca: PBB: Narkoba Bunuh 200 Ribu Orang Tiap Tahun)

Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri memperkirakan satu pil biasanya dijual dengan harga 80.000 kyat atau sekitar Rp 900 ribu di Yangon. Namun, harga jual di luar negeri lebih tinggi dibanding harga jual di Myanmar.

PBB mengatakan Myanmar tercatat sebagai salah satu sumber utama narkotika buatan. Dalam laporan tahun 2013, PBB mengatakan produksi opium telah meningkat tajam karena petani tidak memiliki alternatif untuk mencari nafkah.

Meskipun sebagian besar pil ekstasi yang diproduksi di Asia Timur dan Asia Tenggara dikonsumsi di kawasan ini, menurut PBB, pil ini juga banyak diselundupkan ke Jepang, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lain di Asia Selatan.

ANINGTIAS JATMIKA | BBC

Terpopuler
Ini 8 Anggota ISIS yang Mirip Pemenggal Jurnalis AS
Anggota ISIS Warga Inggris Penggal Jurnalis AS
Bercinta dengan Matras, Pria Ini Diadili

Berita terkait

Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

29 Januari 2021

Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

Militer Myanmar menuduh pemilu diwarnai kecurangan dan tidak mengesampingkan kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi

Baca Selengkapnya

Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

10 Februari 2018

Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

Dua orang disiksa hingga tewas, sedangkan sisanya, warga Rohingya, ditembak oleh tentara.

Baca Selengkapnya

Militer Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku

27 September 2017

Militer Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku

Militer Myanmar?kembali menemukan 17 jasad umat Hindu?di sebuah kuburan massal di Rakhine dan ARSA dituding sebagai pelakunya.

Baca Selengkapnya

Dewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya

26 September 2017

Dewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya

Dewan Keamanan PBB akan bertemu lusa untuk membahas penindasan Rohingya di Myanmar.

Baca Selengkapnya

Myanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine

26 September 2017

Myanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine

Pasukan militer?Myanmar mulai membuka satu persatu?tudingan?kekejaman?oleh?milisi Rohingya atau ARSA.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

25 September 2017

Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

Pengadailan Rakyat Internasional menyimpulkan Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.

Baca Selengkapnya

Bangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar

23 September 2017

Bangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar

Kedua jurnalis Myanmar ini berpengalaman bekerja untuk berbagai media internasional.

Baca Selengkapnya

Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar  

6 September 2017

Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar  

Sebagian warga Hindu mengungsi ke Banglades dan tinggal berdampingan dengan warga Muslim Rohingya.

Baca Selengkapnya

Jet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan

5 September 2017

Jet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan

Satu pesawat tempur militer Myanmar hilang saat melakukan pelatihan penerbangan di wilayah selatan Ayeyarwady.

Baca Selengkapnya

Bentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi

27 Agustus 2017

Bentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi

ASEAN mendukung Myanmar dalam proses demokrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan di negara tersebut dengan memegang prinsip non-intervensi.

Baca Selengkapnya