Tentara berbaris menjaga pintu masuk Army Club saat pengumuman kudeta militer di Bangkok, Thailand (23/5). (AP Photo/Apichart Weerawong)
TEMPO.CO, Bangkok - Empat organisasi media terbesar di Thailand mendesak junta militer untuk mencabut aturan tentang pembatasan kemerdekaan pers dan mendesak pemberlakuan kembali konstitusi secepatnya.
Keempat organisasi media itu menyampaikan tuntutannya melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Dewan Perdamaian Nasional dan Penjaga Ketertiban (NPOMC) pada Sabtu, 24 Mei 2014. (Baca: SEAPA Tolak Militer Thailand Bungkam Pers)
Keempat organisasi media terbesar di Thailand itu adalah Asosiasi Jurnalis Thailand, Dewan Pers Thailand, Jurnalis Radio Thailand, dan Dewan Penyiaran Radio Berita Thailand.
"Militer segera mengkaji kembali semua peraturan termasuk yang berhubungan dengan kewajiban jurnalis di medianya," isi surat terbuka itu yang dilansir The Nation, Ahad, 25 Mei 2014. (Baca: Ini 12 Perintah Militer Thailand Sebelum Kudeta)
Menurut keempat organisasi media ini, NPOMC seharusnya mendorong Komisi Nasional Penyiaran Radio dan Telekomunikasi untuk melaksanakan hukum yang berlaku guna mengawasi berita yang muncul di publik, bukan malah membuat peraturan untuk membatasi media sebagai bentuk pengawasan. (Baca: Militer Thailand Ancam Tutup Facebook dan Twitter)
NPOMC juga didesak untuk mendukung kerja jurnalis di semua jenis media guna membentuk rasa percaya di antara warga Thailand dan di mata dunia internasional. Selain itu, militer Thailand didesak untuk segera memberikan jaminan kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpendapat. (Baca: Militer Thailand Tahan 22 Perancang Aksi Teror)
