Akhir Tahun Ini, Myanmar Tidak Bebaskan Tahanan

Reporter

Selasa, 31 Desember 2013 15:28 WIB

Sejumlah keluarga menanti dibebaskannya anggota keluarga mereka yang ditahan di penjara Insein, Myanmar,(22/02). Pemerintah Myanmar pada Jumat lalu memberikan amnesti kepada 6000 tahanan dan akan membebaskannya hari ini. AP Photo

TEMPO.CO, Yangon - Pemerintah Myanmar mengumumkan tidak akan membebaskan tahanan pada akhir tahun ini. Alasannya, tidak ada lagi tahanan politik. Pemerintah memberikan amnesti kepada seluruh tahanan untuk memenuhi janji presiden dalam menjalankan reformasi sejak berakhirnya junta militer pada 2011.

Senin lalu, Myanmar mengatakan akan mengampuni mereka yang dipenjara di bawah serangkaian undang-undang yang kontroversial, termasuk Undang Undang Darurat digunakan oleh junta militer untuk memenjarakan lawan politik serta aturan hukum yang mengatur kebebasan berkumpul dan hak untuk protes.

Juru bicara kepresidenan, Ye Htut mengatakan amnesti telah diberikan kepada lima narapidana pada beberapa waktu lalu. "Saya ingin mengatakan bahwa presiden telah memenuhi janjinya kepada masyarakat, karena tidak akan ada tahanan politik sama sekali pada akhir 2013," katanya dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut .

Informasi terakhir menyebutkan sekitar 40 pembangkang berada di balik jeruji besi , sementara lebih dari 200 orang menunggu persidangan akibat menggelar aksi protes tanpa izin.

CHANNEL NEWS ASIA | EKO ARI

Berita terkait

Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

29 Januari 2021

Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

Militer Myanmar menuduh pemilu diwarnai kecurangan dan tidak mengesampingkan kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi

Baca Selengkapnya

Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

10 Februari 2018

Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

Dua orang disiksa hingga tewas, sedangkan sisanya, warga Rohingya, ditembak oleh tentara.

Baca Selengkapnya

Militer Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku

27 September 2017

Militer Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku

Militer Myanmar?kembali menemukan 17 jasad umat Hindu?di sebuah kuburan massal di Rakhine dan ARSA dituding sebagai pelakunya.

Baca Selengkapnya

Dewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya

26 September 2017

Dewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya

Dewan Keamanan PBB akan bertemu lusa untuk membahas penindasan Rohingya di Myanmar.

Baca Selengkapnya

Myanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine

26 September 2017

Myanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine

Pasukan militer?Myanmar mulai membuka satu persatu?tudingan?kekejaman?oleh?milisi Rohingya atau ARSA.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

25 September 2017

Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

Pengadailan Rakyat Internasional menyimpulkan Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.

Baca Selengkapnya

Bangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar

23 September 2017

Bangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar

Kedua jurnalis Myanmar ini berpengalaman bekerja untuk berbagai media internasional.

Baca Selengkapnya

Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar  

6 September 2017

Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar  

Sebagian warga Hindu mengungsi ke Banglades dan tinggal berdampingan dengan warga Muslim Rohingya.

Baca Selengkapnya

Jet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan

5 September 2017

Jet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan

Satu pesawat tempur militer Myanmar hilang saat melakukan pelatihan penerbangan di wilayah selatan Ayeyarwady.

Baca Selengkapnya

Bentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi

27 Agustus 2017

Bentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi

ASEAN mendukung Myanmar dalam proses demokrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan di negara tersebut dengan memegang prinsip non-intervensi.

Baca Selengkapnya