Pritzker: Shutdown AS Berdampak ke Sektor Bisnis  

Reporter

Editor

Pruwanto

Rabu, 9 Oktober 2013 05:18 WIB

Presiden Amerika Serikat Barack Obama berhenti sejenak sebelum memberikan keterangan mengenai perdebatan anggaran dana darurat tambahan dari Brady Press Briefing Room di Gedung Putih, Washington, Senin (30/9). Obama meningkatkan tekanan kepada Partai Republik untuk menghindari ditutupnya pemerintahan selepas tengah malam. AP/Susan Walsh

TEMPO.CO , Washington - Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Penny Pritzker, mengatakan sektor bisnis di Amerika Serikat dan luar negeri mulai menderita efek dari penghentian sementara (shutdown) layanan Pemerintah Federal. Pritzker, yang juga seorang eksekutif bisnis dan pengusaha itu, menyatakan kebuntuan di DPR AS bukan hanya masalah dalam negeri, tapi juga berdampak pada negara lain.

Shutdown tak baik untuk bisnis, tapi juga perekonomian,” kata Pritzker, seperti dilansir Daily Mail, Selasa, 8 Oktober 2013. Penny Pritzker bicara mengenai deadlock pemerintahan Amerika pada pertemuan pimpinan APEC di Nusa Dua, Bali.

Pritzker menjelaskan, ketidakpastian perekonomian Negeri Abang Sam akibat dari shutdown terlalu mengejutkan karena pada saat perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan. Terlebih, kata dia, keraguan dan ketidakpastian berlanjut pasca-batalnya perjalanan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke pertemuan forum Asia-Pacific Economic Cooperation di Bali.

Menurut Pritzker, pembatalan tersebut mengundang kecaman dari para pemimpin APEC. Obama yang seharusnya membahas perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara tersebut, kata dia, mengecewakan pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Trans-Pacific Partnership itu.

Pritzker mengatakan, imbas lain dari ketidakpastian itu adalah data bisnis internasional. Amerika yang dijadikan dasar transaksi bisnis, kata dia, justru terhenti akibat adanya shutdown tersebut. “Kami tak mengumpulkan data bisnis semasa shutdown ini,” kata dia.

Menteri Keuangan Jack Lew mengecam keputusan Kongres untuk menahan persetujuan plafon utang. Ia menilai Kongres tengah "bermain api”. Kementerian Keuangan Amerika Serikat berharap kesepakatan plafon utang akan tercapai pada 17 Oktober. Jika gagal, kata dia, potensi pemerintah mengenai gagal bayar alias default akan terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah.

"Mereka harus memperbesar batas utang karena waktu kami sangat singkat sampai wacana gagal bayar benar-benar terwujud,” kata Lew. Lew mengatakan, apabila kesepakatan tak juga dicapai, Kementerian hanya memiliki sekitar US$ 30 miliar untuk memenuhi komitmen negara itu. Nilai tersebut hanya cukup untuk membiayai aktivitas negara selama tiga hari. Padahal biaya program pemerintahan setahun kedepan lebih dari US$ 700 miliar selama setahun setelah 17 Oktober 2013.

Bos bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve, Ben Bernanke, menolak pengurangan stimulus dari US$ 85 miliar yang sebelumnya diprediksi akan dilakukan. Penundaan tapering ini merujuk pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

LINDA HAIRANI | DAILY MAIL | THE HUFFINGTON POST

Topik Terhangat

Ketua MK Ditangkap
| Dinasti Banten | APEC | Info Haji | Pembunuhan Holly Angela


Berita Terhangat
Amerika 'Shutdown', Misi ke Mars Tetap Berjalan

Pemerintah Palestina Sahkan Situs Kencan Online
Belanda Praktekkan Suntik Mati Manusia Pertama
Pria yang Bakar Diri di Gedung Capitol Tewas



Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya