TEMPO.CO, Washington - Krisis politik yang berakhir pada penutupan layanan (shutdown) pemerintah federal tak hanya dialami Amerika Serikat. Pada 1975, Australia pernah mengalami masalah yang sama. Hanya saja, solusi yang dilakukannya tak akan mungkin bisa diterapkan di Amerika Serikat saat ini, tulis Washington Post, Selasa 1 Oktober 2013 lalu.

Saat itu, Perwakilan sah Ratu Elizabeth II di Australia, Gubernur Jenderal Sir John Kerr, memberhentikan perdana menteri Australia dan menunjuk pengganti yang segera meloloskan rancangan undang-undang anggaran belanja pemerintah federal.

Australia, seperti AS, memiliki Senat dan DPR. Pada tahun 1975, keduanya dikendalikan oleh partai yang berbeda. Saat itu DPR telah meloloskan undang-undang anggaran, tetapi Senat --yang dikuasai oposisi-- menolak karena pemerintah dianggap boros saat ekonomi sedang merosot. Partai oposisi yang menguasai Senat mengatakan tak akan meloloskan undang-undang belanja itu kecuali pemerintah memenuhi permintaannya: mempercepat pemilu.

Perdana Menteri Gough Whitlam menolak tuntutan oposisi, sehingga anggaran federal pun tak bisa didanai. Pagi hari 11 November, Whitlam mengumumkan ia akan mengadakan pemilihan awal. Tapi, pemilihannya bukan untuk DPR, melainkan untuk setengah dari kursi Senat --yang dikuasai oposisi.

<!--more-->

Sir John Kerr, sebagai perwakilan resmi Ratu Inggris, yang secara teknis masih berdaulat atas Australia, memanggil Whitlam ke kantornya dan memecatnya pada pukul 13.15 siang. Lima belas menit kemudian, Kerr menunjuk pemimpin Partai Liberal, Malcolm Fraser, sebagai pengganti. Pada sidang pukul 14.00 siang, Fraser berhasil mendapatkan sekutu di Senat untuk menggolkan Undang Undang Belanja Pemerintah Federal.

Partai Buruh yang berkuasa di DPR melawan dengan mosi tidak percaya terhadap Fraser. Pada pukul 16.50, Kerr malah memecat semua anggota parlemen yang membangkang itu. Sebulan kemudian, Australia mengadakan pemilu nasional. Hasilnya, oposisi menang dan menjadi mayoritas di DPR dan Senat.

Gubernur Jenderal Australia tidak biasanya memecat perdana menteri atau melakukan apa-apa. Ini adalah posisi seremonial, karena negara ini masih anggota Negara Persemakmuran. Kerajaan Inggris yang masih memiliki kekuasaan formal terhadap pemerintah Australia pun, hampir tidak pernah benar-benar menggunakannya, kecuali saat pada krisis 1975 itu.

WASHINGTON POST | ABDUL MANAN


Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Amerika Shutdown | Pembunuhan Holly Angela | Edsus Lekra | Info Haji

Berita Terpopuler
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas
Ini Pernyataan Keras Akil Mochtar Soal Korupsi
Akil Mochtar Sudah Diincar KPK