Assad Undang Marty ke Suriah

Reporter

Editor

Natalia Santi

Rabu, 11 September 2013 22:21 WIB

Marty Natalegawa. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Suriah menyambut baik usul Indonesia untuk mengatasi krisis di negerinya, seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan G-20 di St Petersburg, Rusia, 5-6 September lalu. Bahkan Presiden Suriah Bashar al-Assad meminta SBY mengirim Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Damaskus untuk menjelaskan rincian inisiatif Indonesia.

“Kami baru bicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah yang menyampaikan terima kasih atas pandangan Indonesia,” kata Menteri Marty dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, kemarin. Marty ditelepon Menlu Suriah Walid al-Muallem di masa rehat, sekitar pukul 1 siang.

Marty mengatakan, dalam pertemuan G-20 lalu, SBY menyampaikan tiga pandangan mengenai penyelesaian konflik Suriah, yakni penuntasan konflik sesegera mungkin; bantuan kemanusiaan; dan pengutamaan penyelesaian politik yang transparan, demokratis, dan kredibel sesuai dengan keinginan rakyat Suriah.

Pandangan tersebut, tutur Marty, disampaikan SBY dalam suratnya kepada Assad. Menurut Marty, Assad, dalam surat balasannya, menyambut baik gagasan Indonesia dan meminta Menlu Indonesia berkunjung ke Damaskus untuk membicarakan rincian inisiatif tersebut. “Insya Allah ini akan kita lakukan,” ujarnya. Ketika Tempo menanyakan kapan kunjungan itu akan dilakukan, dalam pesan pendeknya Marty mengatakan, “Belum pasti. Masih harus di-arrange.”

Sikap dunia tentang masalah Suriah memang terbelah. Amerika Serikat dan sekutunya, seperti Inggris dan Prancis, mendesak agar serangan militer dilakukan terhadap Suriah. Rezim Assad dituding menggunakan senjata kimia untuk mengatasi perlawanan pemberontak pada 21 Agustus lalu. Serangan di Ghouta Timur itu menewaskan 1.429 orang.

Adapun sebagian lainnya tidak menginginkan keterlibatan militer. Rusia, Cina, dan Iran, yang menjadi sekutu Suriah, mengatakan serangan militer merupakan bentuk agresi. Belakangan, Suriah menerima usul Rusia untuk menyerahkan pengelolaan senjata kimia ke dalam pengawasan dunia internasional.

Anggota Komisi I DPR dari Partai Amanat Nasional, Muhammad Najib, mengapresiasi diplomasi Indonesia yang menurut dia merupakan bentuk baru dari politik bebas-aktif. “Hari ini saya melihat secercah harapan bagi penyelesaian politik di Suriah,” kata dia, mengomentari posisi Indonesia di Suriah.

Ihwal dugaan penggunaan senjata kimia dalam perang di Suriah, Indonesia berpegang pada laporan tim investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Dalam konvensi senjata kimia, yang kita pegang adalah hasil investigasi dari tim PBB,” kata Direktur Perlucutan Senjata Kemenlu Andy Rachmianto.

Tim penyelidik PBB, yang terdiri atas inspektur dari Organization for the Provision of Chemical Weapons (OPCW), sudah melakukan penyelidikan di Ghouta Timur, yang disebut sebagai lokasi serangan senjata kimia. Namun mereka baru akan melaporkan hasil penyelidikan itu pada pekan ini. Hasil ini hanya untuk menunjukkan ada-tidaknya penggunaan senjata kimia, bukan siapa pelakunya.

KHAIRUL ANAM | NATALIA SANTI