TEMPO.CO, Kairo - Wakil Presiden Mesir Urusan Luar Negeri, Mohamed ElBaradei, yang mengundurkan diri pada 14 Agustus 2013 bakal dihadapkan ke meja hijau September mendatang. Dia bakal didakwa telah mengkhianati kepercayaan bangsa.
Menurut laporan media milik pemerintah Al-Ahram, dakwaan yang disampaikan kepada ElBaradei dipersiapkan oleh seorang profesor hukum dari Universitas Helwan, Kairo.
Bekas utusan khusus PBB untuk konflik Suriah tersebut dituduh mengkhianati kepercayaan rakyat Mesir setelah mengundurkan diri pada 14 Agustus 2013. Jika tuduhan itu benar, selain akan mendekam dalam bui, politikus dari kelompok liberal ini juga bakal didenda US$1.430 (Rp 15 juta).
Khaled Dawoud, bekas juru bicara Front Keselamatan Nasional yang juga salah seorang pendiri kelompok ini bersama ElBaradei, mengatakan kepada Al Jazeera, keputusan jaksa penuntut umum mengajukan kasus tersebut ke pengadilan mungkin disebabkan oleh atmosfer polarisasi di negeri ini.
"Ini adalah sebuah refleksi atmosfer di Mesir sekarang. Anda tidak bisa bersikap independen sesuai dengan keinginan Anda, jika tidak ingin dianggap melanggar kepercayaan bangsa," kata Dawoud.
Dia menambahkan, "Keluhan (tuduhan) yang ditujukan terhadap ElBaradei adalah konyol. Saya tidak yakin kasus ini bakal diajukan ke pengadilan."
Diplomat kawakan Mesir ini, jelas sejumlah pejabat, mengundurkan diri beberapa jam setelah pasukan keamanan secara brutal menggeruduk dua kelompok demonstran pendukung Presiden Mesir terguling Muhamad Mursi. Akibat serbuan brutal itu sedikitnya 830 orang tewas.
Dalam surat pengunduran dirinya, ElBaradei menyesalkan kekerasan oleh petugas keamanan terhadap para pendukung Mursi. Dia juga memperingatkan bahwa negara bisa terpolarisasi dan terbelah, "Kekerasan bakal menimbulkan kekerasan," tulisnya.
Sikap ElBaradei itu disesalkan oleh sejumlah kelompok. Menurut tuduhan yang disampaikan jaksa penuntut umum, pengunduran diri itu memberikan kesan negatif terhadap komunitas internasional. "Pemerintah Mesir dianggap bersalah lantaran menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. Padahal kenyataannya tidak demikian."
