TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Vietnam mengesahkan nota kesepahaman ekstradisi dan mutual legal assistance untuk memberantas korupsi. Langkah ini menambah jumlah kerjasama Indonesia di bidang hukum. Sebelumnya, Indonesia juga mengesahkan nota kesepahaman serupa dengan Pemerintah Papua Nugini.
"Kedua Memorandum of Understanding ini akan memperkuat komitmen RI dan Vietnam untuk saling membantu dalam penanganan kasus-kasus yang mengkait pada kedua negara," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah dalam rilisnya, Kamis 27 Juni 2013.
Menurut Teuku, nota kesepahaman pemerintah ini melengkapi nota kesepahaman yang sebelumnya juga telah dibuat antara Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Inspektorat Pemerintah Vietnam pada 27 Mei 2013. Dengan kerjasama ini, kedua negara akan lebih mudah menjalankan proses ekstradisi pelaku korupsi yang melarikan diri dan atau penarikan aset kejahatan korupsi yang ditanam di negara lain.
Selain ekstradisi, Teuku menyatakan, pemerintah juga akan menandatangani nota kesepahaman di bidang pertanian. Kerjasama ini diharapkan akan semakin memfasilitasi kerjasama konkret untuk meningkatkan ketahanan pangan kedua negara. "RI dan Vietnam telah menyepakati Kemitraan Komprehensif sejak tahun 2003," kata Teuku.
Di bidang ekonomi, kedua negara juga memiliki target perdagangan mencapai US$ 5 milyar sebelum 2015. Target ini diklaim sejalan dengan kecenderungan peningkatan perdagangan bilateral yang sudah mencapai US$ 4,7 milyar pada tahun 2011 dan US$ 4,8 milyar pada 2012.
Seluruh kesepakatan ini disahkan dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam Nam Truong Tan Sang dan istrinya, Mai Tinh Hanh selama dua hari pada 27-28 Juni 2013. Kunjungan diawali dengan penerimaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui upacara kenegaraan di Istana Merdeka hari ini sekitar pukul 16.00 WIB.
