TEMPO.CO, Paris - Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, pada Rabu, 13 Maret 2013, meminta agar Eropa mencabut embargo senjata untuk Suriah. Langkah ini sebagai jalan menyuplai senjata bagi pemberontak.
Namun, permintaan ini ditentang Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Menurut sekutu dekat Suriah ini, bila usulan tersebut disetujui, maka pemberontak dianggap telah melanggar hukum internasional.
"Kami harus melangkah lebih jauh dan mengizinkan rakyat Suriah mempertahankan diri mereka melawan rezim. Tugas kami adalah membantu koalisi (oposisi), para pemimpin mereka, dan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) dari seluruh yang mereka inginkan," kata Fabius seperti ditulis di harian Liberation Newspaper.
Prancis dan Inggris ingin Uni Eropa mencabut embargo senjata hanya bagi kelompok pemberontak sehingga Eropa bisa mengirimkan senjata untuk mereka. Hal ini sebagai bagian dari paket sanksi yang berlangsung setiap tiga bulan sekali, tetapi usulan tersebut ditentang oleh Jerman.
"Kami harus meyakinkan rekan-rekan kami, terutama di Eropa, bahwa kita tak punya pilihan lain, kecuali mencabut embargo senjata demi kepentingan koalisi," tulis Fabius dalam artikelnya di koran tersebut.
"Lebih dari 70 ribu orang tewas dan satu juta warga pengungsi serta terjadinya kerusakan sistematis akibat perang yang berlangsung selama dua tahun."
Jerman menentang usulan Prancis dan Inggris seraya memperingatkan bahwa memberikan senjata bagi kelompok pemberontak dapat menimbulkan persebaran senjata di kawasan dan mendorong konflik kian meluas.
Menurut Rusia, menyuplai senjata bagi para pemberontak dapat menyebabkan kelompok itu melanggar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov mengatakan, "Hukum internasional tidak mengizinkan suplai senjata bagi kelompok non-pemerintah. Menurut pandangan kami, hal itu dapat menyebabkan pelanggaran hukum internasional."
