TEMPO.CO, Washington - Pertengahan Agustus 2012 itu, seorang aktivis di Aleppo melaju ke kota perbatasan Gaziantep di Turki. Aleppo ibu kota komersial Suriah yang menjadi medan perang utama antara pemberontak dan tentara Suriah. Sang aktivis itu datang bersama tiga rekannya, kubu pemberontak dari Aleppo, untuk bertemu dua perwira Dinas Rahasia Amerika Serikat, CIA, di sebuah hotel. Di sana sudah ada tokoh pemberontak lainnya.
Pertemuan setengah tahun lalu itu menjadi salah satu bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap para pemberontak di Suriah, selain secara diplomatik mengakui para penentang Presiden Bashar al-Assad itu sebagai wakil rakyat Suriah. Namun, detail dari pertemuan di Turki itu bisa memberitahu apa saja pertimbangan Amerika Serikat untuk tak "terlibat jauh" dalam konflik yang dimulai sejak 2011 lalu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut konflik di Suriah ini sudah berada dalam taraf membahayakan. Hingga Februari lalu, korban meninggal ditaksir lebih dari 60.000 orang dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke sejumlah negara tetangga. Maraknya kasus pelanggaran HAM dalam perang itu yang membuat Tim Panel Komisi HAM PBB mengusulkan agar kasus Suriah ini dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional di Denhaag.
Dalam pertemuan di Gaziantep itu, perwira CIA itu mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para pemberontak. Di antaranya: bagaimana peran para militan di kalangan pemberontak; apakah mereka setuju demokrasi; apakah mereka nantinya tak bakal bermusuhan dengan negara Barat. Usai mendapatkan jawaban, perwira CIA itu lantas menanyakan bantuan apa yang bisa diberikan Amerika.
Para pemberontak menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dukungan militer, khususnya senjata rudal darat-ke-udara. Perwira CIA itu memberi sinyal tak setuju karena AS khawatir senjata itu jatuh ke tangan para militan yang nantinya bisa digunakan untuk menembak pesawat Israel.
Para pemberontak itu merevisi keinginannya dan membuat daftar permintaan lainnya, antara lain telpon satelit dan obat-obatan. "Kami di sini untuk membantu Anda menjatuhkan Assad," kata salah orang CIA itu, sembari berjanji segera menghubungi mereka lagi. Sekitar sebulan setelah pertemuan itu, para pemberontak mulai curiga bahwa AS tak punya niat untuk memenuhi janjinya itu.
Bukannya AS tak memberikan bantuan. Saat konflik membesar, Departemen Luar Negeri AS menyalurkan US$ 50 juta bantuan non-senjata untuk oposisi Suriah, termasuk telepon satelit, radio, peralatan penyiaran, komputer, peralatan survival, dan pelatihan. Tetapi, Departemen Luar Negeri tak memberikan bantuan untuk para pemberontak bersenjata --apalagi bantuan militer.
Soal tak adanya bantuan militer ini juga sempat dipertanyakan senator John McCain dalam rapat dengan Menteri Pertahanan Leon Panetta dan Kepala Staf Gabungan Militer AS Jenderal Martin Dempsey, akhir tahun lalu. "Berapa banyak lagi yang harus mati sebelum Anda merekomendasikan aksi militer? tanya senator asal Florida itu.
McCain menanyakan sikap Panetta dan Dempsey soal rencana Departemen Luar Negeri dan Direktur CIA tahun lalu yang mengajukan proposal untuk mempersenjatai pemberontak. Proposal tersebut, seperti dimuat New York Time 2 Februari 2013, dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Direktur CIA David Petraeus, musim panas tahun lalu.
Panetta lantas menjelaskan kenapa akhirnya dia mendukung sikap Gedung Putih yang menolak proposal tersebut. Ada kekhawatiran bahwa bantuan militer itu akan menyeret AS ke dalam konflik Suriah dan senjata yang mereka sumbangkan bisa jatuh ke tangan "yang salah" alias kelompok militan. Rudal darat-ke-udara yang diminta pemberontak itu bisa juga dipakai untuk menembak jatuh pesawat Israel.
Saat Gedung Putih fokus pada risiko dari pemberian bantuan senjata, negara-negara lain tak mempertimbangkan itu. Rusia telah melanjutkan dukungan senjata dan keuangan kepada pemerintah Assad. Iran juga disebut memberi pasokan senjata dan penasihat dari paramiliter Quds. Hizbullah juga mengirimkan militan ke Suriah untuk membantu pasukan Assad.
Uni Eropa, yang selama ini mendukung oposisi Suriah, terbelah sikapnya soal "perlu tidaknya mempersenjatai pemberontak." Soal ini menjadi pembicaraan serius karena embargo pengiriman senjata Uni Eropa ke Suriah akan berakhir bulan ini. Inggris, dengan sejumlah negara, ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencabut embargo tersebut dan memberikan bantuan senjata kepada para pemberontak.
Namun, tak semua negara memberi sinyal setuju. Termasuk Jerman, Swedia, dan Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton. "Mengirimkan senjata mungkin membawa keseimbangan militer baru di lapangan. Tapi itu juga bisa menyulut militerisasi konflik, meningkatkan risiko penyebaran ke kelompok militan dan proliferasi senjata di Suriah paska Assad," tulis makalah yang disiapkan kantor Ashton. Menteri dari Luksemburg Jean Asselborn menambahkan, "Lebih banyak senjata berarti akan lebih banyak kematian."
The Daily Beast | New York Time | Reuters | Abdul Manan
