TEMPO.CO, ISLAMABAD—Pemerintah Pakistan untuk pertama kalinya mengakui telah menahan 700 militan tanpa dakwaan, Kamis 24 Januari 2013. Jaksa Agung Pakistan Irfan Qadir mengatakan para militan ditahan di kawasan perbatasan dengan Afganistan.
Penahanan, ujar Qadir, dilakukan berdasar undang-undang Bantuan bagi Kekuatan Sipil, yang dikritik keras penggiat hak asasi manusia.“Ada operasi militer di Waziristan. Berdasar undang-undang itu, kami tidak bisa mengadili mereka maupun melepas mereka, kecuali operasi militer sudah berakhir,” kata Qadir kepada Mahkamah Agung.
Badan intelijen dan militer Pakistan menjadi fokus penyelidikan Mahkamah Agung atas laporan penyiksaan dan hilangnya warga yang diduga militan Al Qaidah. Sejak Mei 2010, mahkamah telah menggelar 7 kasus militan yang ditahan tanpa dakwaan.
Saat para korban dihadirkan ke depan mahkamah pada Februari tahun lalu, sebagian besar diantaranya dalam kondisi fisik yang sangat buruk dan nyaris tidak bisa berjalan. Mahkamah Agung langsung memerintahkan pembebasan mereka dan mempertanyakan alasan penangkapan.
Pada Desember lalu, lembaga Amnesty International mengecam aturan itu karena menyebabkan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia. “Mereka yang ditahan oleh angkatan bersenjata Pakistan rentan disiksa, menghilang dan diperlakukan dengan buruk.” Militer Pakistan membantah tudingan itu.
