Tank disiagakan di luar Istana Kepresidenan Mesir di Kairo, Mesir (6/12). REUTERS/Asmaa Waguih
TEMPO.CO, Kairo - Koalisi oposisi Mesir meminta Presiden Mohammed Mursi untuk bertanggung jawab atas berbagai kekerasan yang menimbulkan sedikitnya lima orang tewas.
Pada acara jumpa pers, Rabu, 5 Desember 2012, mereka menyatakan siap berdialog dengan pemimpin Islam itu jika dia mengurangi kekuasaan yang dianggap luar biasa.
Bentrok keras pecah setelah Ikhwanul Muslimin, dikenal sebagai pendukung kuat Presiden Mursi dalam pemilihan umum Juni 2012, melakukan perlawanan terhadap kelompok oposisi yang menentang referendum draf konstitusi baru Mesir.
"Hari ini apa yang terjadi di jalan-jalan di Mesir, terjadi polarisasi dan perpecahan. Ini bagi kami sesuatu yang dapat menimbulkan kekerasan dan sebuah peristiwa buruk," kata politikus oposisi Mohamed ElBaradei.
"Kami meminta Presiden Mursi dan jajaran di pemerintahannya untuk bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di Mesir hari ini," ujar Elbaradei selaku koordinator Front Penyelamat Nasional.
Unjuk rasa berlangsung setelah Mursi pada 22 November 2012 sepakat melanjutkan kekuasaannya. Hal tesebut membuat kubu oposisi marah dan menentang pelaksanaan referendum terhadap konstitusi baru yang akan dilaksanakan pada pertengahan Desember 2012.
"Pemikiran kami jelas, yakni kami siap berdialog jika keputusan konstitusi dibatalkan dan referendum atas draf konstitusi diundur," tutur Elbaradei. Dia menambahkan, Mursi harus muncul di televisi dengan mengatakan bahwa dia menerima prinsip-prinsip dialog.
Politikus oposisi lainnya, Hamdeen Sabahy, mengatakan dalam jumpa pers, kehadiran para pemimpin senior dalam aliansi menunjukkan bahwa Mursi telah kehilangan "legitimasi moral." Dia mengatakan, "Mursi membuat Mesir terbagi ke dalam dua bagian akibat konflik sipil."
