TEMPO.CO, Kairo - Protes yang berlanjut hingga pekan kedua di Mesir terus meluas. Front Keselamatan Nasional telah mengajukan tiga tuntutan resmi yang harus dipenuhi Presiden Muhammad Mursi sebelum Jumat, 7 Desember 2012.
Front Keselamatan Nasional adalah payung dari oposisi pemerintah. Organisasi ini didukung oleh bekas kandidat presiden Hamdeen Sabbahi dan Amr Moussa, serta tokoh reformasi Mohammed Elbaradei. Ada sejumlah partai yang bergabung, yaitu Partai Konstitusi, Partai Mesir Populer Terkini, Partai Demokrasi Sosial, dan Partai Aliansi Populer Sosial.
Kelompok oposisi ini menginginkan tiga hal. Yaitu, pengubahan deklarasi konstitusi yang baru saja dibuat Mursi, referendum konstitusi pada pertengahan Desember, dan pembentukan Majelis Konstitusi yang baru dengan perwakilan dari rakyat.
Menurut pemrotes, konstitusi terbaru Mesir dibuat oleh Majelis yang didominasi Ikhwanul Muslimin. Ketika pembuatannya, kelompok non-Islam memilih walk-out dari ruang sidang. Mereka yang walk out termasuk golongan Kristiani Koptik, aktivis hak asasi manusia, petani, dan perwakilan jurnalis.
Mursi mengeluarkan dekrit pada awal November yang berujung kontroversi. Sebab, dekrit tersebut memberi imunitas dari pengawasan pengadilan dan melindungi Majelis Konstitusi dari kemungkinan pembubaran oleh Mahkamah Agung. Keputusan tersebut langsung diserang oposisi yang menyebut Mursi mulai menjalankan otoritas kediktatoran.
Ratusan ribu warga turun ke jalan atas dukungan politik partai oposisi. Pusat aksi yang dipilih kelompok oposisi ini adalah Tahrir Square dan di luar istana kepresidenan.
