TEMPO.CO, ABUJA - Sebanyak 15 negara anggota Komunitas Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) sepakat mengirimkan 3.300 tentara ke bagian utara Mali dan Guinea Bissau untuk mengatasi konflik internal kedua negara. Namun, pengiriman pasukan masih menunggu lampu hijau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Kami menunggu izin Dewan Keamanan PBB, semoga turun pada akhir bulan atau awal Desember,” kata ketua ECOWAS sekaligus Presiden Pantai Gading, Alassane Outtara, dalam pertemuan darurat di ibu kota Nigeria, Abuja, Senin, 12 November 2012.
Pada pertemuan itu, para pemimpin negara sepakat membuat sebuah konsensus intervensi militer yang akan disajikan kepada Dewan Keamanan PBB Kamis pekan ini. Rancangan aksi ini bernama Konsep Operasi Strategis (SCO).
Sebagian besar tentara berasal dari Nigeria, Burkina Fasso, Niger, Ghana, Senegal, dan Togo. Outtara mengatakan beberapa negara dari luar blok juga menawarkan diri untuk membantu. “Kami sudah berbicara dengan Chad, Mauritania, serta Afrika Selatan,” ia menambahkan.
Presiden Goodluck Jonathan sebagai tuan rumah menegaskan rancangan ini harus segera diimplementasikan agar rakyat kedua negara bebas dari ketakutan. “Kita tidak boleh mengecewakan mereka,” ujar Jonathan dalam sesi luar biasa ECOWAS.
Para pemimpin negara berjanji tetap mengedepankan pendekatan diplomasi. Tetapi, jika konflik semakin meruncing, intervensi militer dapat membantu menyelesaikan masalah. “Kedua negara ini harus segera keluar dari konflik dan membangun dirinya sendiri. Ini adalah hak warga negara mereka,” Jonathan menegaskan.
Pemerintah Mali telah meminta bantuan pasukan regional sejak separuh bagian negara di utara jatuh ke tangan pemberontak Tuareg dan militan Ansar Dine. Suku Tuareg memberontak karena wilayah mereka di Bamako telah terabaikan selama bertahun-tahun. Adapun Ansar Dine ingin menegakkan syariat Islam meski menolak campur tangan Al-Qaeda.
AP | ALL AFRICA | EURONEWS | SITA PLANASARI AQUADINI
