TEMPO.CO, Naypyidaw-Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi mendesak pemerintah untuk mengirim lebih banyak tentara ke Negara Bagian Arakan (Rakhine). Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu menegaskan bahwa pasukan akan berperan untuk mengembalikan aturan hukum di kawasan yang rawan konflik sektarian tersebut.
“Setiap orang berkewajiban menghormati hak asasi manusia tanpa mendiskriminasi antara mayoritas-minoritas, etnis, dan agama,” kata Suu Kyi dalam pernyataan yang dikeluarkan bersama anggota Komisi Penegakan Hukum dan Stabilitas Parlemen Myanmar lain pada Rabu lalu.
Dalam kekerasan sektarian antara warga lokal Buddha Arakan dan etnis muslim Rohingya sejak Juni lalu, tercatat 180 warga tewas dan 110 ribu orang lainnya mengungsi. Sebagian besar pengungsi adalah etnis Rohingya.
Selain itu, Suu Kyi untuk pertama kalinya mendesak pemerintah menjelaskan nasib kewarganegaraan Rohingya. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 mengecualikan etnis Rohingya sebagai kelompok bangsa yang diakui oleh Myanmar.
Sekitar 800 ribu warga Rohingya di Myanmar dianggap sebagai penduduk tanpa negara. Baik pemerintah maupun mayoritas penduduk Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga, Bangladesh. Padahal, warga Rohingya menyatakan bahwa nenek moyang mereka telah hidup di Myanmar sejak 160 tahun lalu.
Menyadari bahwa masalah ini cukup sensitif, Suu Kyi juga mengatakan masalah ini bukan hanya tanggung jawab satu negara. Ia rupanya secara tidak langsung meminta Bangladesh ikut menanggung beban atas isu Rohingya.
Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa sebuah kapal berpenumpang 70 warga Bangladesh dan etnis Rohingya yang berlayar ke Malaysia tenggelam di Teluk Bengal. Namun sekitar 23 penumpang berhasil diselamatkan.
Kemarin, tim gabungan yang terdiri atas penjaga pantai, nelayan, dan petugas perbatasan berusaha menyelamatkan korban yang masih hidup. Ini merupakan kecelakaan kapal pengungsi Rohingya dalam sepuluh hari terakhir.
AP | MIZZIMA | IRRAWADDY | CHANNEL NEWS ASIA | REUTERS | SITA PLANASARI AQUADINI
