Murad Ebrahim (tengah), pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF). REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Manila - Pemerintah Filipina dan kelompok terbesar pejuang muslim telah meneken kesepakatan awal untuk tidak saling serang. Gencatan senjata ini sebagai langkah mengakhiri konflik berkepanjangan dan mulai diberlakukan pada 2016.
Ketua juru runding dari masing-masing pihak menandatangani kesepakatan kerangka kerja pada Senin, 15 Oktober 2012, yang disiarkan oleh televisi secara nasional di Istana Presiden. Penandatanganan kesepakatan dihadiri oleh Presiden Beningno Aquino, Kepala Fron Pembebasan Islam Moro (MILF) Murad Ebrahim, dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sekaligus sebagai mediator perundingan.
Dalam kesepakatan kerangka kerja itu dinyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat atas berdirinya kawasan otonomi yang disebut dengan Bangsamoro atau bangsa muslim di daerah selatan Mindanao pada 2016.
Peta jalan damai ini disambut baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain setelah selama 15 tahun terjadi tarik ulur soal upaya mengakhiri konflik berdarah antara MILF dan pemegang kekuasaan Filipina yang silih berganti.
Kendati demikian, kepemimpinan MILF, para pengamat independen, dan pemerintahan asing lainnya memperingatkan bahwa peta jalan damai yang diteken pada Senin itu tidak bisa menjadi jaminan konflik bakal berakhir.
"Kami merasa terhormat mendapatkan sambutan yang baik di Manila, tetapi perlu saya tekankan di sini bahwa ini hanyalah permulaan dari upaya perdamaian," kata Ghazali Jaafar, Deputi Urusan Politik Luar Negeri MILF, kepada kantor berita AFP, Senin, sebelum terbang ke ibu kota Manila.
Kelompok pejuang muslim telah melakukan perjuangan senjata untuk kemerdekaan penuh atau memperoleh daerah otonomi sejak 1970 di Mindanao. Kawasan ini mereka sebut sebagai tanah air sebelum dijajah oleh bangsa Spanyol yang menancapkan agama Kristen di negeri itu pada tahun 1500-an.
Diperkirakan jumlah mereka di selatan mencapai empat hingga sembilan juta orang. Sejak masuknya agama Katolik di Mindanao, mereka tergolong minoritas, tetapi untuk di beberapa wilayah di selatan, mereka merupakan kelompok mayoritas. Untuk kawasan yang berpenduduk mayoritas muslim, mereka akan diberikan hak otonomi.
