Massa dari Dompet Dhuafa berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta, Kamis (26/7). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia menggalang solidaritas dunia untuk perdamaian dan mendesak ASEAN untuk aktif dalam persoalan Rohingnya. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO , Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil inisiatif membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap minoritas muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, utara Myanmar. Ketua PBNU, Slamet Effendy, mengatakan pembiaran terhadap apa yang terjadi di Myanmar tidak boleh diteruskan.
Indonesia sebagai negara yang dituakan di ASEAN maupun negara muslim terbesar di dunia seharusnya mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini. "Sangat tidak elok jika pemerintah Indonesia hanya menjadi penonton dalam persoalan ini," katanya dalam keterangan pers.
Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCHR) mengatakan setidaknya 78 orang dilaporkan tewas sejak kerusuhan pecah pada Mei lalu. Selain itu, 1.200 orang dinyatakan hilang dan 80 ribu orang mengungsi di sekitar Kota Sittwe dan Maungdaw.
Desakan juga dilontarkan Partai Persatuan Pembangunan. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PPP, M. Romahurmuziy, meminta Indonesia dan negara-negara Islam menyelamatkan muslim Rohingya dari pembersihan etnis yang terjadi selama ini.
"PPP melihat bahwa krisis kemanusiaan bagi warga Rohingya telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan dan telah diliput oleh berbagai media internasional," kata Romahurmuziy dalam siaran persnya kemarin.
Adapun Kepala UNHCHR, Navi Pillay, meminta dilakukan penyelidikan konflik antara etnis Rakhine yang beragama Buddha dan etnis Rohingya. Pillay mengatakan aparat keamanan Myanmar yang dikirim untuk menghentikan kekerasan justru dilaporkan melakukan penyerangan dengan target muslim Rohingya.
"Kami menerima banyak laporan dari sumber independen terkait dugaan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan, dan bahkan hasutan yang mereka sampaikan dalam keterlibatan di kerusuhan,'' kata Pillay.
Pemerintah Myanmar menolak mengakui warga etnis Rohingya, yang dianggap sebagai imigran ilegal. Diperkirakan 800 ribu warga Rohingya hidup di Provinsi Rakhine, Myanmar, dan setidaknya 200 ribu lebih hidup di Bangladesh. Mereka tidak diakui oleh kedua negara itu.
