Penghitungan suara pemilu Myanmar. AP Photo/Khin Maung Win
TEMPO.CO, Sydney - Australia pada Senin, 16 April 2012, mengumumkan akan menanggalkan beberapa sanksi kepada Myanmar. Di antaranya mencopot beberapa larangan cekal dan transaksi finansial kepada Presiden Myanmar dan lebih dari 200 pejabat lainnya setelah serangkaian reformasi negeri itu selama setahun terakhir.
Namun, menurut Menteri Luar Australia Bob Carr kepada Australian Broadcasting Corporation, sekitar 130 nama akan tetap dikenai sanksi sebagai daftar cekal, termasuk para anggota senior militer dan lainnya yang diduga melanggar HAM.
Keputusan itu muncul hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Inggris David Cameron dan pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi melansir seruan bersama untuk meredakan sanksi-sanksi terhadap negeri miskin itu setelah melakukan pembicaraan bersejarah. Para menteri luar negeri Uni Eropa diperkirakan akan membahas hal tersebut akhir bulan ini.
"Kami bakal memperlonggar sanksi-sanksi setelah pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi dan figur oposisi lainnya, setelah perundingan dengan pemerintah itu sendiri, (dan) setelah pembicaraan dengan negara-negara lain," kata Carr. Berbicara dari London setelah baru saja bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, dia menyebutkan kebijakan itu artinya sejumlah orang di pemerintahan Myanmar yang menjadi subyek pelarangan akan dipangkas dari 392 nama ke 130 nama saja.
