TEMPO.CO , Damaskus - Suriah berjanji menarik semua unit militer dari kota-kota yang dikuasai sebelum 10 April. Langkah ini dilakukan untuk membuka jalan bagi gencatan senjata dengan pemberontak dua hari kemudian, meski utusan Barat skeptis pada niat Damaskus untuk menghentikan kontak senjata yang sudah dilakukan selama setahun terhadap oposisi.
Utusan khusus PBB-Liga Arab, Kofi Annan, memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB tentang tenggat itu. Annan mengatakan kepada dewan bahwa Menteri Luar Negeri Suriah mengirim surat kepadanya pada hari Minggu mengatakan pemerintah menerima proposal--pertama kalinya bagi Suriah--dan menyatakan menerima batas waktu yang ditentukan.
"Suriah menyetujui penarikan unit tentara mereka dari zona penduduk dan sekitarnya. Rencana ini akan selesai pada April 10," kata juru bicara Annan, Ahmad Fawzi, di Jenewa, kepada Reuters. "Jika kami dapat memverifikasi hal ini terjadi pada tanggal 10, kami berharap kedua belah pihak menghentikan permusuhan dalam waktu 48 jam."
Duta besar AS untuk PBB, Susan Rice, Presiden Dewan Keamanan 15 negara, bulan ini mengatakan beberapa anggota dewan "menyatakan prihatin bahwa pemerintah Suriah tidak menggunakan hari berikutnya untuk mengintensifkan kekerasan dan menyatakan beberapa keraguan tentang niat jujur pemerintah dalam hal ini."
Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berulang kali berjanji menghentikan gempurannya terhadap aktivis anti-pemerintah yang telah membawa negara itu ke jurang perang saudara. Namun, ia tak kunjung menepati janjinya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan menyerahkan semuanya kepada Damaskus untuk melakukan langkah pertama menuju gencatan senjata seperti yang disebut dalam rencana Annan. Moskow mengatakan tentara Suriah dan pejuang oposisi harus menghentikan pertempuran secara bersamaan.
"Pemerintah Suriah harus mengambil langkah pertama dan mulai menarik pasukan seperti yang tertulis dalam rencana Annan dan kami mendukung kewajiban ini," katanya, seperti dikutip Interfax.
