TEMPO.CO, Yangon - Pemerintah Myanmar mengancam akan menggugat jurnal berita setempat atas berbagai tulisan yang menyebutkan bahwa pemerintah telah membatasi kebebasan media dan menulis berbagai korupsi oleh sejumlah menteri berdasarkan undang-undang sipil.
Harian milik pemerintah Myanma Alin menyebutkan Menteri Pertambangan akan melakukan legal action melawan Voive Weekly, sebuah jurnal milik swasta yang menurunkan tulisan soal penyalagunaan dana bantuan. Menurut Alin, tulisan tersebut dapat "merusak citra menteri" dan menurunkan derajat kepercayaan masyarakat.
Sensor terhadap media Myanmar telah dihapus pada beberapa bulan terakhir ini setelah rezim militer melakukan kontrol ketat selama beberapa dekade. Pada waktu itu, banyak jurnalis dibui dan penerbitan swasta dilarang terbit lantaran tulisan yang berbau kritik terhadap pemerintah.
Voice Weekly dalam laporannya, Senin, 12 Maret 2012 menulis, "telah terjadi penyimpangan dana bantuan dalam jumlah ratusan juta kyat (mata uang Myanmar) oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertambangan. Seratus juta kyat setara dengan US$ 123 ribu (sekitar Rp 1,2 miliar).
Pemerintah sedang menyiapkan draf undang-undang baru untuk media dan secara bertahap akan melakukan sensor terhadap jurnal mingguan. Di Myanmar terdapat 150 media, termasuk di antaranya 50 majalah berita.
Pemimpin redaksi Voice Weekly, Kyaw Min Swe, menyatakan siap menghadapi rencana tuntutan tersebut. "Kami bekerja secara profesional. Tulisan kami tidak ditujukan kepada seseorang atau departemen tertentu," ujarnya kepada Reuters. "Kami tidak melaporkan sesuatu yang dianggap sensitif tanpa ada bukti dan data otentik."
