TEMPO.CO , Phnom Penh: Sedikitnya 300 staf warga Kamboja, dari hakim, jaksa, hingga sopir, yang bekerja untuk pengadilan Khmer Merah tidak lagi mendapat gaji mulai Februari sampai Maret. Anggaran untuk membayar gaji staf lokal sudah tidak ada lagi.
Padahal, berdasarkan peraturan dalam pendirian pengadilan Khmer Merah itu disebutkan, pengeluaran dan gaji staf Kamboja harus disediakan dalam anggaran oleh pemerintah Kamboja. Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan peraturan.
"Pemerintah Kerajaan Kamboja memberikan kontribusi bantuan berupa air, listrik, keamanan, transportasi staf serta aktivitas luar, dan mereka membayarkannya secara tepat waktu," kata Huy Vannak, staf pengadilan bidang publik, kemarin.
Walhasil, gaji staf lokal dibayar oleh bantuan sukarela dari masyarakat internasional, seperti Jepang, Prancis, dan Australia. "Ini berpengaruh pada semangat mereka di pengadilan," kata juru bicara pengadilan, Neth Pheaktra, kemarin. Staf lokal, ujarnya, bergantung pada gaji untuk mendukung keluarganya.
Adapun gaji lebih dari 130 staf asing, ujar Pheaktra, dibayar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Untuk mengatasi masalah seretnya gaji staf lokal, staf pengadilan akan berangkat ke New York, Amerika Serikat, pada bulan ini untuk bertemu dengan negara-negara donor dan mendiskusikan anggaran pengadilan untuk periode 2012-2013.
Menurut Pheaktra, dibutuhkan dana sekitar US$ 10 juta untuk membiayai kebutuhan staf lokal selama 2012. "Kami berharap negara-negara donor dapat menyediakan dana darurat untuk staf kami," ujarnya.
Pengadilan Khmer Merah didirikan pada 2006 untuk menyidangkan para pelaku kejahatan selama Khmer Merah berkuasa pada 1975-1979. Sekitar 2 juta rakyat Kamboja tewas dibunuh dan kelaparan pada masa itu.
Pengadilan yang mempekerjakan 480 staf itu telah menghabiskan sekitar US$ 150 juta sejak didirikan pada 2006. Selama itu pula baru satu kasus yang selesai disidangkan, yakni menghukum mantan kepala penjara selama 30 tahun penjara. Namun terdakwanya mengajukan memori banding yang sidangnya akan digelar Jumat mendatang.
Menurut sejumlah pengamat, pengadilan ini diduga diwarnai campur tangan politik, sehingga berjalan sangat lamban. Akibatnya berdampak pada membengkaknya anggaran.
Pekan lalu, Ketua Majelis Nasional untuk Komisi Keuangan dan Perbankan, Cheam Yeap, mengatakan pemerintah telah menyediakan anggaran khusus untuk pengadilan di luar anggaran nasional. Hanya, dia belum menerima proposal untuk pendanaan pada tahun ini.
TELEGRAPH | PHNOM PENH POST | MARIA RITA
