TEMPO Interaktif, Denpasar:Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda optimis akan tercapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor Loro Sae dalam hal pengaturan lintas batas antara kedua negara bertetangga dekat itu. Kesepakatan tersebut akan difinalkan dalam pertemuan bilateral RI-Timor-Loro Sae pada Senin (25/2) besok di Denpasar, Bali. Kesepakatan itu, kata Wirajuda, akan sangat besar artinya bagi masa depan hubungan kedua negara. Terutama setelah terbentuknya kabinet di negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia itu. "Kita tidak ingin, masalah ini menjadi ganjalan di masa depan," katanya yang ditemui sesaat setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Minggu (24/2). Agenda pembicaraan masih merupakan lanjutan dari sejumlah pembicaraaan sebelumnya. "Beberapa sudah final, tetapi masih ada pula yang belum bisa diselesaikan," katanya. Dalam pertemuan itu, pihak Timtim akan diwakili oleh pimpinan pemerintahan transisi PBB untuk Timtim (UNTAET) Sergio De Mello serta tokoh pro-kemerdekaan Jose Ramos Horta dan Mari Al Katiri. Terkait dengan masalah perbatasan, telah dilakukan survei udara dan kemudian akan diikuti dengan pemasangan patok-patok perbatasan. Masalah ini, tegas dia, tidak hanya menyangkut garis demarkasi dan pembuatan patok-patok di perbatasan. Tapi juga menyangkut perbatasan diatas laut, zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan soal Celah Timor akan dibicarakan secara terpisah. "Ini untuk mencegah salah pengertian, karena masalahnya sangat sensitif," ujarnya. Dalam soal Celah Timor, sebagian masyarakat Indonesia di Kupang menganggap sebagai bagian Indonesia. Masalah lain yang juga ikut dibahas yakni masalah bea siswa bagi mahasiswa Timtim di Indonesia dan pelayanan jasa pos. Indonesia, kata Hasan, telah menyiapakan usulan tehnis sementara pengaturan masalah pos karena Timtim belum menjadi anggota organisasi pos internasional. Hasan menuturkan masalah pelintas-batas sempat menjadi masalah yang rumit. Sebab, pihak Timtim mengusulkan adanya koridor khusus bagi masyarakat di oekusi. "Jadi ada wilayah Indonesia yang dikaplingkan bagi untuk pelintas batas," katanya. Namun Indonesia berekeberatan atas usulan itu. Sebagai jalan tengah, kata dia, Indonesia menawarkan transpotasi darat yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain di perbatasan sehingga memudahkan mereka yang akan masuk ke wilayah RI. Masalah rumit lainnya adalah masalah ganti rugi bagi aset Indonesia Timtim. "Sampai sekarang belum ada kesepakatan soal itu," tegasnya. Mengenai agenda penyelesaian kasus pelanggaran Timtim, menurut Hasan, tidak akan dibicarakan dalam pertemuan ini. Pihak Timtim, tegas dia, menyadari adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan untuk turut campur dalam masalah itu. Termasuk melakukan ekstradisi warga Indonesia. Kemungkinan itu tertutup sama sekali sebab untuk melakukannya butuh suatu perjanjian khusus soal ekstradisi. Selain pertemuan Bilateral, Indonesia dan Timtim juga akan terlibat dalam pertemuan trilateral dengan Australia sebagai tambahannnya. Pertemuan akan membicarakan prospek hubungan ketiga negara yang secara geografis saling berdekatan. "Ini sangat perlu karena dalam soal Timtim, Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang berbeda sehingga potensi iritasi sangat besar," katanya. Pertemuan juga akan membicarakan format pemeliharaan hubungan ketiga negara. Pertemuan ketiga adalah pertemuan regional untuk membhasa masalah imigran gelap dan kejahatan lintas negara yang akan dibuka oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 27 Perbuari 2002. (Rofiqi Hasan-Tempo News Room)