TEMPO Interaktif, Bangkok - Thailand membantah spekulasi kabar yang menyebutkan pemerintah akan memberikan amnesti untuk bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
Bantahan tersebut perlu disampaikan Menteri Kehakiman Pracha Promnok sehubungan dengan berbagai berita yang beredar. "Kabar tersebut bentuk kebingungan media," ujarnya.
Kerajaan Thailand akan memberikan pengampunan kepada masyarakat yang dihukum bertepatan dengan ulang tahun Raja yang jatuh pada 5 Desember 2011.
Beberapa waktu silam, Pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman untuk Thaksin karena didakwa melakukan kejahatan korupsi sehingga dia harus masuk penjara. Namun demikian, keputusan tersebut tak bisa dilaksanakan lantaran Thaksin hingga kini masih bersembunyi di luar negeri.
Berbagai pemberitaan dari media lokal mengabarkan bahwa Perdana Menteri Thailand Yingluck yang juga adik kandung Thaksin dalam waktu dekat akan memberikan amnesti kepada kakaknya. "Dia akan mengubah hukum."
Koran terbesar di Thailand, Bangkok Post, pekan lalu, menurunkan berita soal pengampunan tersebut setelah mengutip hasil pertemuan kabinet yang membahas masalah amnesti untuk Thaksin.
Menanggapi kabar tersebut, kelompok demonstran anti-Thaksin mengancam akan melakukan demo besar-besaran, bahkan akan membuat Thailand chaos bila pemerintah benar-benar mengampuni dosa-dosa Thaksin.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.
