TEMPO Interaktif, KAIRO - Pertemuan para menteri luar negeri anggota Liga Arab di Kairo, Selasa 13 September 2011 mencatat sejarah baru. Mereka mendukung upaya Palestina mendapat pengakuan kenegaraan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dibuka 19 September mendatang.
"Kami mengharap dukungan pengakuan Palestina di PBB," ucap Menteri Luar Negeri Qatar Syekh Hamad bin Jassim al-Thani.
Saat pembukaan pertemuan itu, Al-Thani, ketua komite yang menindaklanjuti permintaan Palestina di PBB, menegaskan, "Negara-negara Arab sepakat mengajukan aplikasi ke PBB untuk sebuah negara Palestina penuh dengan ibu kota Yerusalem Timur."
Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat, gembira, meski Amerika Serikat tetap berkukuh akan menghalangi langkah tersebut. "Ada konsensus Arab maju ke PBB untuk memperoleh keanggotaan Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," ujar Erekat dalam pertemuan itu.
Para menteri luar negeri Arab tersebut memutuskan membentuk satu tim perunding dari enam negara Liga Arab untuk meyakinkan negara-negara lain agar menyetujui pengajuan aplikasi kontroversial itu. Upaya lobi tersebut telah dimulai sejak Juli lalu.
Palestina memburu pengakuan PBB setelah bertahun-tahun gagal bernegosiasi dengan Israel. Mereka ingin mewujudkan negara merdeka dengan wilayah yang mencakup Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur--area yang dicaplok Israel dalam Perang Timur Tengah 1967.
Palestina saat ini berstatus peninjau di PBB. Status anggota penuh mesti memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan. Sementara itu, sekutu Israel, Amerika, telah menyatakan akan memveto apa pun resolusi soal itu.
Presiden Amerika Barack Obama pada Senin lalu menyatakan akan menentang pengajuan pengakuan negara Palestina di Dewan Keamanan PBB. "Kami pikir hal itu kontraproduktif. Kami tak berpikir bahwa itu benar-benar mengarah pada hasil yang kami inginkan, yakni solusi dua negara," ujar Obama kepada kantor berita Jerman, DPA. "Masalah ini hanya akan bisa diselesaikan oleh orang Israel dan Palestina yang menyepakati sesuatu (solusi)."
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan Uni Eropa belum memutuskan posisinya. "Belum ada resolusi di atas meja," ujarnya. "Kami ingin melihat suatu permukiman yang adil, rakyat Palestina dan rakyat Israel hidup berdampingan dalam damai serta aman. Saya akan berbuat apa pun untuk membantu mencapainya."
l Reuters | AP | Ynetnews | dwi arjanto
Berita terkait
Joe Biden Dukung Solusi Dua Negara untuk Perdamaian Palestina-Israel
27 Januari 2021
Pemerintahan Joe Biden juga akan membuka dua kantor perwakilan diplomatik Palestina di Washington dan Yerusalem setelah ditutup Donald Trump.
Baca SelengkapnyaGara-gara Yerusalem, Palestina Tarik Dubesnya dari Amerika
1 Januari 2018
Palestina menarik Husam Zomlot, dubes untuk Amerika Serikat menyusul keputusan kontroversial Washington soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel
Baca SelengkapnyaMesir Sambut Rekonsiliasi Hamas-Fatah di Palestina
18 September 2017
Mesir sambut rekonsiliasi Hamas dan Fatah untuk membangun persatuan Palestina.
Baca SelengkapnyaHamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.
Baca SelengkapnyaIsrael Tembak Mati Pemuda Palestina di Tepi Barat
4 September 2017
Warga lainnya di kamp pengungsi, Aziz Arafeh, juga mengalami luka tembak di bagian lengan.
Baca SelengkapnyaIsrael Bangun Pemukiman di Palestina, PBB: Hambat Solusi 2 Negara
30 Agustus 2017
PBB mengatakan Israel bangun pemukiman di Palestina menjadi hambatan utama mencapai solusi dua negara dan proses perdamaian dengan Palestina.
Baca SelengkapnyaForum OKI, Menlu: Umat Islam Harus Bersatu Bantu Palestina
2 Agustus 2017
mengusulan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberikan perlindungan internasional terhadap Masjid Al-Aqsa sebagai kompleks suci tiga agama.
Baca SelengkapnyaMasjid Al Aqsa, PKB Gelar Halaqoh Cari Solusi Konflik Palestina
29 Juli 2017
DPP PKB menggelar halaqoh ulama rakyat di Ponpes Al-Mizan Majalengka Jawa Barat mencari solusi konflik di Masjid Al Aqsa antara Palestina-Israel.
Baca SelengkapnyaDin Berharap RI Dorong Sidang Darurat untuk Palestina
28 Juli 2017
Din menilai pemerintah mampu mengerahkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam dengan mengusulkan sidang darurat.
Baca SelengkapnyaPresiden Palestina Mahmoud Abbas Bekukan Hubungan dengan Israel
22 Juli 2017
Presiden Palestina Mahmoud Abbas membekukan sementara hubungan dengan Israel sebagai protes atas peraturan keamanan Masjid Al-Aqsa yang baru.
Baca Selengkapnya