TEMPO Interaktif, Brussel - Kekerasan pemerintah Suriah terhadap aksi demonstrasi memicu Eropa memperberat sanksi. Uni Eropa kemarin membekukan aset dan mencekal perjalanan Menteri Pertahanan Suriah Ali Habib Mahmud dan Kepala Keamanan Dalam Negeri.
Dalam sebuah jurnal yang terbit kemarin, Ali Habib, 62 tahun bersama Mayor Jenderal Tawfiq Younes dan tiga pejabat lainnya dimasukkan dalam daftar sanksi. Keputusan tersebut memperluas sanksi terhadap individu tokoh dan pejabat yang kini berjumlah 35 nama, termasuk Presiden Bashar al-Assad.
Kekerasan di Suriah belum mereda. Menurut para saksi, penduduk, dan para pegiat hak asasi manusia, sedikitnya 122 warga sipil yang ambil bagian dalam demonstrasi anti-pemerintah terbunuh dalam aksi demo sejak Ahad lalu di Hama.
Uni Eropa juga meluncurkan kembali rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengutuk Damaskus, yang aktif memberangus demonstrasi, seiring dengan peredaran teks yang direvisi ke Dewan Keamanan.
Seusai pertemuan tertutup satu jam di Brussel kemarin pagi, beberapa diplomat mengatakan, setelah berbulan-bulan buntu, kekerasan baru tampaknya akan mendorong anggota yang terbelah menuju satu kesimpulan. Namun para diplomat tak sepakat pada apakah 15 negara harus mengadopsi resolusi pengecaman yang didukung negara-negara Barat atau berunding pada pernyataan yang lebih rendah.
Assad berulang kali sudah diperingatkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki untuk tidak mengulang pembantaian di Hama belasan tahun lalu.
Dewan Keamanan PBB bersidang di New York, Amerika Serikat, kemarin (Rabu dinihari WIB), membahas revisi teks yang diajukan oleh Inggris, Prancis, Jerman, dan Portugal menanggapi pemberangusan berdarah di Suriah sejak Maret lalu. Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyebutkan, langkah itu menunjukkan mereka yang bertanggung jawab atas represi di Suriah bakal dibidik.
