Bom Bunuh Diri Tewaskan Walikota Kandahar, Taliban Tanggung-Jawab

Reporter

Editor

Rabu, 27 Juli 2011 15:33 WIB

Ghulam Haider Hamidi. AP/Provincial Media Center

TEMPO Interaktif, Wali Kota Kandahar, Ghulam Haidar Hamidi, tewas setelah seseorang melakukan bom bunuh diri yang disembunyikan di dalam surbannya, Rabu, 27 Juli 2011.

Menurut juru bicara Gubernur Provinsi Kandahar, Zalmay Ayoubi, pelaku sengaja meledakkan bom ketika dia berada di dekat kantor Hamidi sehingga menewaskan pimpinannya. "Pelaku menyembunyikan bom siap meledak di dalam surbannya," kata Ayoubi.

Selain menewaskan Wali Kota, jelas Ayoubi, bom bunuh diri juga melukai dua orang lainnya yang berada di pintu masuk kantor Hamidi.

Keterangan lain dari Kepala Kepolisian Kandahar, Abdul Razaq, menyebutkan saat kejadian Wali Kota Hamidi sedang mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat di sebuah distrik. Tak lama kemudian, seseorang mendekat ke arah Wali Kota, selanjutnya meledakkan bom yang disimpan di dalam surbannya.

Pada pertemuan itu, papar Kepala Kepolisian, Wali Kota berniat berbicara dengan para tokoh masyarakat sehubungan dengan tuduhan terhadap petugas kota yang membunuh seorang perempuan dan dua anak-anak ketika mereka membuldoser rumah dan toko di distrik mereka, Selasa, 26 Juli 2011. Bangunan yang dirobohkan itu, menurut Wali Kota, didirikan tanpa izin.

Kematian Wali Kota Kandahar ini menyusul meninggalnya saudara tiri Presiden Afganistan, Hamid Karzai, dua pekan silam, dalam sebuah serangan di rumahnya. Sejauh ini, belum ada yang mengaku bertanggung-jawab atas kejadian tersebut. Namun, Taliban diduga berada di balik serangkaian bom bunuh diri.

Kandahar merupakan kawasan tempat lahirnya kelompok Taliban sekaligus daerah yang paling bergolak di Afganistan. Pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat dengan kekuatan militernya hingga kini gagal menaklukan Kandahar.

Juru bicara Taliban, Qari Yousuf Ahmadi, semula menolak mengaku bertanggung-jawab atas kejadian itu. Namun, belakangan organisasi militan Islam ini menyatakan bertanggung-jawab atas kematian Hamidi.

Mereka berdalih, Hamidi adalah pria yang harus bertanggung-jawab atas meninggalnya seorang perempuan dan anak-anak, Selasa, 26 Juli 2011, ketika bangunan yang mereka tinggali dihancurkan pemerintah.

AL JAZEERA | REUTERS | CA

Berita terkait

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

21 Desember 2022

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

Selain Idham, Airlangga menyebut ada 9 komisioner KPU dari provinsi dan kabupaten/kota yang dilaporkan ke DKPP.

Baca Selengkapnya

Amien Rais Hampir Menangis Partai Ummat dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

20 Desember 2022

Amien Rais Hampir Menangis Partai Ummat dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

Amien Rais menduga ada yang menginginkan agar Partai Ummat itu menjadi satu-satunya partai yang gagal lolos menjadi peserta Pemilu 2024

Baca Selengkapnya

Partai Ummat Klaim dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

20 Desember 2022

Partai Ummat Klaim dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

Partai Ummat telah melakukan mediasi dengan Bawaslu RI setelah dinyatakan tidak lolos ke Pemilu 2024 oleh KPU RI

Baca Selengkapnya

Pidato di KPU, Gerindra Soroti Pihak yang Mempertanyakan Hasil Verifikasi KPU

14 Desember 2022

Pidato di KPU, Gerindra Soroti Pihak yang Mempertanyakan Hasil Verifikasi KPU

Dalam agenda penetapan nomor urut parpol peserta Pemilu 2024, Gerindra memilih untuk mempertahankan nomor lamanya, yakni 2.

Baca Selengkapnya

Anggap KPU Curang dan Tak Transparan, Kader Partai Prima Gelar Aksi Hari Ini

14 Desember 2022

Anggap KPU Curang dan Tak Transparan, Kader Partai Prima Gelar Aksi Hari Ini

Nuradim menilai KPU juga bertindak tidak adil dan transparan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Komisi II Bakal Klarifikasi ke KPU Soal Dugaan Manipulasi Hasil Verifikasi Parpol

13 Desember 2022

Komisi II Bakal Klarifikasi ke KPU Soal Dugaan Manipulasi Hasil Verifikasi Parpol

Komisi II DPR akan bertanya ke KPU soal dugaan intervensi verifikasi faktual ke KPU daerah untuk loloskan partai politik.

Baca Selengkapnya

KPU RI Telusuri Dugaan Intimidasi dan Kecurangan Verifikasi Faktual Tiga Parpol

13 Desember 2022

KPU RI Telusuri Dugaan Intimidasi dan Kecurangan Verifikasi Faktual Tiga Parpol

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bakal menginvestigasi dugaan intimidasi saat proses verifikasi faktual tiga partai politik oleh KPU daerah.

Baca Selengkapnya

Sembilan Parpol Non Parlemen Lolos Verifikasi Faktual di Jakbar, Ada Gelora, Garuda dan PKN

13 Desember 2022

Sembilan Parpol Non Parlemen Lolos Verifikasi Faktual di Jakbar, Ada Gelora, Garuda dan PKN

Sembilan partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Jakarta Barat. Ada Partai Gelora, Garuda dan PKN.

Baca Selengkapnya

Amien Rais Sebut Ada Gigantic Power Ingin Singkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024

13 Desember 2022

Amien Rais Sebut Ada Gigantic Power Ingin Singkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024

Amien Rais sebut mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen di Pemilu 2024, kecuali Partai Ummat.

Baca Selengkapnya

Jelang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024, JPPR Sebut Masih Ada Parpol yang Mencatut NIK

12 Desember 2022

Jelang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024, JPPR Sebut Masih Ada Parpol yang Mencatut NIK

Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 berakhir besok. JPPR sebut masih ada permasalahan.

Baca Selengkapnya