TEMPO Interaktif, Kualalumpur:Nasharuddin Nasir, warga Malaysia yang diduga terkait dengan jaringan Jamaah Islamiyah, ditangkap kembali sekitar pukul 15.15 waktu setempat, Sabtu (9/11). Nasir dibawa ke kantor polisi Kamunting, dan menjalani masa tahanan berikutnya selama dua tahun. Persetujuan penahanan Nasir ini ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Sebelumnya, Nasir, 45 tahun, yang ditahan berdasarkan Undang-undang Kemanan Dalam Negeri (Internal Security Act-ISA), telah dilepaskan dari penjara Kamunting, sekitar pukul 13.31. Menurut pengacaranya, Syaiful Iszham Ramli, seperti dikutip New Straits Times, dasar hukum penahanan kedua ini sama dengan yang pertama, yaitu menggunakan pasal 8 (1) ISA. Saya harus berkonsultasi dulu dengan klien saya, sebelum menentukan langkah hukum berikutnya, kata Syaiful. Nasir ditangkap pada 17 April lalu bersama-sama dengan 14 orang lainnya. Mereka dituduh terlibat dalam organisasi teroris Jamaah Islamiyah. Pada Jumat kemarin, majelis hakim pengadilan tinggi Shah Alam, yang dipimpin oleh Datuk Suriyadi Halim Omar, mengabulkan permintaan pembebasan Nasir, dan memerintahkan pelepasannya. Majelis menilai tidak ada bukti yang memadai berkenaan dengan tuduhan tersebut. Dalam tuduhan pertama itu disebutkan, Nasir bergabung dengan Jamaah Islamiyah, sejak 1996. Kemudian, dia terpilih menjadi kepala distrik organisasi itu pada 1999. Tugasnya mengumpulkan dana dan merekrut angota baru. Pembebasan sesaat Nasir sempat mengundang pujian dari lembaga hak asasi manusia Voice of the Malaysian People. Koordinator organisasi tersebut, Yap Sew Seng, kepada AFP menyatakan, Menyambut baik keputusan pembebasan itu, dan meminta polisi untuk tidak menahan kembali Nasir pasca pelepasan. Namun, pembebasan itu juga mengundang reaksi pemerintah. Salah seorang menteri di kantor perdana menteri, Rais Yatim, menilai dengan adanya keputusan tersebut, ISA perlu lebih diperketat lagi agar kejadian serupa tidak mudah terulang kembali. Menurut dia, selama 60 tahun, keamanan nasional Malaysia dinilai oleh pengadilan sebagai persoalan penilaian subyektif pemerintah. Ini kecenderungan yang berbahaya. Kita harus secepatnya membuat penyesuaian. Dalam masalah keamanan, kita tidak dapat membiarkan kebebasan yang berlebihan, kata dia. Pada kesempatan itu, Rais juga mengatakan, kajian terhadap ISA diharapkan selesai akhir bulan ini. Dengan begitu, usulan perubahannya dapat diajukan kepada parlemen pada masa persidangan Maret mendatang. Kajian ini sendiri terfokus pada kepentingan pemerintah untuk menghindarkan persoalan keamanan nasional dari pengadilan. Selain itu, kebutuhan pemerintah membatasi informasi keamanan yang sensitif untuk dibawa ke pengadilan. Tapi, Rais menjamin, pemerintah tidak akan mengabaikan hak-hak tahanan, misalnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan akses ke pengadilan. Hingga saat ini, ada 70 orang korban ISA yang mendekam di tahanan Malaysia. (Sapto Pradityo-New Straits Times/AFP/TNR)