TEMPO Interaktif, Kairo - Mantan Presiden Mesir Husni Mubarak terancam hukuman mati jika terbukti bersalah memerintahkan pembunuhan terhadap pendemo pada aksi massa besar-besaran Februari lalu. Jaksa penuntut umum mengumumkan tuntutan itu pada Selasa kemarin di pengadilan.
Mubarak didakwa memberikan persetujuan atas rencana pembunuhan demonstran yang melakukan aksi protes di Tahrir Square pada 25 Januari lalu. Menurut juru bicara penuntut Adel Saeed, Mubarak memerintahkan polisi menggunakan senjata api untuk menembak pendemo.
Mubarak dipaksa lengser dari jabatan presiden pada Februari lalu setelah aksi besar-besaran di Tahrir Square. Kekuasaan Mesir diserahkan kepada Dewan Militer hingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan.
Saat ini Mubarak dirawat di rumah sakit militer Kairo sejak pertengahan April lalu karena sakit jantung dan mengalami tekanan darah tinggi. Namun, menurut analis hukum Aly Hassan, pengadilan Mesir dapat terus memproses kasus meskipun terdakwa dalam kondisi sakit.
"Pada kasus sebelumnya, terdakwa hadir di pengadilan dengan peralatan medis. Masalah kesehatan Mubarak sekarang ini tidak membuatnya lumpuh," kata Hassan, seperti yang dilansir CNN, Selasa 24 Mei 2011.
Selain Mubarak, kedua anaknya, Gamal dan Alaa, juga diseret ke pengadilan. Mereka menggunakan jabatan mereka untuk mendapatkan empat rumah peristirahatan di Kota Sharm el-Sheikh dengan menggunakan nama palsu. Mereka juga dituntut karena memberikan izin pada pebisnis Hussein Salem untuk mendapatkan lahan luas secara ilegal di Sharm el-Sheikh.
