TEMPO Interaktif, Tunis - Pemerintah koalisi Tunisia kemarin mulai dibentuk setelah pecahnya kerusuhan massal yang berujung pada larinya Presiden Zine al-Abidine Ben Ali ke Arab Saudi.
Ketua parlemen Fouad Mebazza, yang sejak Sabtu lalu menjabat presiden sementara Tunisia, telah memerintahkan Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi membentuk pemerintah koalisi hingga diadakan pemilihan presiden.
Menurut konstitusi Tunisia, pemilihan presiden harus sudah dilakukan dalam tempo 60 hari, terhitung sejak kursi presiden kosong.
Pemimpin oposisi Najib Chebbi, yang telah berbicara dengan Ghannouchi, mengatakan pemilihan presiden harus dilakukan di bawah pengawasan internasional selama enam atau tujuh bulan lamanya.
Ghannouchi, ujar Chebbi, telah meminta partainya ikut serta dalam pembentukan pemerintah yang akan dilakukan secara terbuka untuk menguatkan demokrasi, "Yang artinya mengikutsertakan partai kami dan dua lainnya," kata Chebbi kepada radio Prancis, RTL.
Seorang demonstran, Fadhel Bel Taher, mengatakan para demonstran akan melanjutkan aksi protesnya sebagai bentuk pembangkangan sipil hingga rezim berakhir. "Jalan ini sudah berbicara," kata Fadhel, yang seorang saudaranya dari 12 demonstran tewas dalam aksi protes itu.
Aksi protes yang dijawab dengan tembakan membabi buta di perempatan Monastir pada akhir pekan lalu tersebut telah menewaskan sedikitnya 42 orang. Sekitar 12 di antaranya tewas ditembak polisi karena korban mereka disebut tahanan yang berusaha lari dari penjara yang dibobol massa.
Situasi hingga kemarin mulai membaik. Ratusan turis dari negara-negara di Eropa yang telantar akibat kerusuhan tersebut sudah dipulangkan dengan pesawat khusus. Seluruh bandara dinyatakan sudah kembali dibuka.
Seorang senior militer mengungkapkan, pelaku penembakan adalah orang-orang Ben Ali. Sedangkan Ghannouchi memastikan bahwa anggota keluarga Ben Ali telah ditangkap. Televisi Al Jazeera melaporkan, seorang pengawal keamanan Ben Ali telah ditangkap.
REUTERS I THE TELEGRAPH I THE NEW YORK TIMES I MARIA H
