TEMPO Interactive, Hanoi:Ketua DPR Akbar Tandjung yang tempo hari dihukum tiga tahun penjara terpilih menjadi Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) periode 2002/2003. Keputusan ini diambil dalam konferensi tingkat tinggi AIPO di Hanoi, Vietnam, Rabu (11/9). Tapi, penunjukan Akbar itu karena tahun ini memang jatah Ketua DPR Indonesia untuk memangku jabatan itu. Beliau terpilih secara aklamasi, ujar Ibrahim Ambong, Ketua Komisi I DPR, pada Tempo News Room yang menghubungi di Hanoi. Dengan terpilihnya Akbar, jelas dia, tahun depan Indonesia jadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan AIPO. Sedangkan Akbar akan memimpin sidang AIPO tersebut. Semula tahun 2003, kegiatan itu akan digelar di Kamboja. Tapi, negara tersebut menolak karena tahun depan akan menggelar pemilihan umum. Itu hal luar biasa, kata Ibrahim bangga. Ini membuktikan masyarakat internasional mempercayai Indonesia, sambung dia soal terpilihnya Akbar. Ia membantah terpilihnya Akbar justru memalukan Indonesia, menyusul vonis hakim yang mempersalahkan Akbar dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog Rp 40 miliar. Itu hanya interprestasi wartawan, kata dia. Menurutnya, tidak ada pernyataan dari satu delegasi pun yang menyatakan terpilihnya Akbar memalukan. Ibrahim meminta dipahami terpilihnya Akbar sebagai penghargaan terhadap Indonesia. Dalih dia, meski pemberitaan di luar negeri menyatakan Indonesia mengalami berbagai kekacauan, Tetapi internasional masih mempercayai kita, ujarnya. Sementara, Presiden Vietnam Nguyen Van An memuji terpilihnya Akbar lantaran jam terbang dia sebagai politisi amat tinggi dan teruji. Saya sangat yakin, dengan pengalaman Anda yang kaya, AIPO akan terus berkembang dan mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat internasional di seluruh kawasan, ujar Presiden Nguyen, dalam acara penutupan sidang Majelis Umum AIPO yang ke-23 itu. Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari di Hanoi, Vietnam, sepuluh negara anggota dan sembilan negara peninjau membahas berbagai permasalahan, meliputi isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, termasuk pula cara memerangi korupsi. Sembilan negara peninjau itu antara lain Australia, Kanada, RRC, Uni Eropa, Jepang, dan Selandia Baru. (AFP/AP/Purwanto/Faisal)