TEMPO Interaktif, Taipe -Pemerintah Taiwan berencana untuk memungkinkan para pekerja seks komersial mendirikan usaha-usaha kecil dalam perubahan terbaru untuk hukum memaksa industri besar bawah tanah. Hal itu diungkapkan Kementrian Dalam Negeri Taiwan hari ini.
Dalam sebuah pernyataan di situsnya, kementrian bilang pihaknya akan mempertimbangkan rumah-rumah bordil dengan tiga hingga pekerja jauh dari area yang sering dikunjungi anak-anak. Itu akan dibahas dalam sebuah komite kabinet jelang akhir tahun.
Kementrian menolak proposal sebelumnya untuk mengatur distrik lampu merah atau membiarkan bisnis esek-esek skala besar karena kekhawatiran diantara anggota Komite yang dibentuk buat mempelajari isu itu bahwa langkah-langkah macam itu akan mengembalikan perdagangan seks menjadi suatu industri yang lumrah.
Prostitusi legal hanya di Ibukota Taiwan, Taipei, hingga tahun 1997, ketika pejabat kota praja memasukkan prostitusi sebagai suatu kejahatan kriminal karena pertimbangan patronase.
Pemerintah memulai perdebatan dua tahun lalu setelah tekanan dari kelompok-kelompok pekerja prostitusi atas undang-undang yang tidak adil. Pada tahun 2009 pemerintah tak lagi mengejar-ngejar para pekerja seks komersial.
Bar dan kelab-kelab malam di bagian kota tua Taipie masih ramai oleh para pekerja seks. Diperkirakan oleh para aktivis, jumlah yang terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan seksual di Taiwan mencapai 600 ribu orang. Cukup fantastis memang.
Reuters | dwi arjanto
Dalam sebuah pernyataan di situsnya, kementrian bilang pihaknya akan mempertimbangkan rumah-rumah bordil dengan tiga hingga pekerja jauh dari area yang sering dikunjungi anak-anak. Itu akan dibahas dalam sebuah komite kabinet jelang akhir tahun.
Kementrian menolak proposal sebelumnya untuk mengatur distrik lampu merah atau membiarkan bisnis esek-esek skala besar karena kekhawatiran diantara anggota Komite yang dibentuk buat mempelajari isu itu bahwa langkah-langkah macam itu akan mengembalikan perdagangan seks menjadi suatu industri yang lumrah.
Prostitusi legal hanya di Ibukota Taiwan, Taipei, hingga tahun 1997, ketika pejabat kota praja memasukkan prostitusi sebagai suatu kejahatan kriminal karena pertimbangan patronase.
Pemerintah memulai perdebatan dua tahun lalu setelah tekanan dari kelompok-kelompok pekerja prostitusi atas undang-undang yang tidak adil. Pada tahun 2009 pemerintah tak lagi mengejar-ngejar para pekerja seks komersial.
Bar dan kelab-kelab malam di bagian kota tua Taipie masih ramai oleh para pekerja seks. Diperkirakan oleh para aktivis, jumlah yang terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan seksual di Taiwan mencapai 600 ribu orang. Cukup fantastis memang.
Reuters | dwi arjanto
