TEMPO Interaktif, Den Haag -Sejumlah media massa Belanda menyebutkan, pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda akibat adanya tuntutan yang mengatasnamakan pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan kepada pengadilan di Den Haag untuk menangkap Presiden Indonesia saat berada di negeri itu.

"Kelompok ini meminta pengadilan menangkap Presiden dengan alasan pelanggaran terhadap hak asasi manusia," kata harian de Volkskrant dan Trouw. "Padahal pesawat Presiden sudah siap lepas landas."

Menurut koran Trouw, Perdana Menteri Jan Peter Balkenende dan Ratu Beatrix sudah lama menantikan kunjungan ini. "Balkenende sudah menjamin Presiden terlindungi dengan adanya kekebalan diplomatik berdasarkan perjanjian internasional," demikian dilansir Trouw. "Tapi sepertinya Presiden Indonesia telanjur kesal oleh adanya tuntutan ini di pengadilan Belanda selama ia berkunjung."

Pada akhirnya, koran de Volkskrant menggarisbawahi, "Indonesia melihat RMS seperti sebuah gerakan terorisme." Masih menurut de Volkskrant, sejumlah anggota parlemen Belanda melihat keputusan penundaan kunjungan ini akibat peranan pemimpin anti-Islam pimpinan Geert Wilders yang berperan di koalisi baru Belanda.

Hanya, kata de Volkskrant, "Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa penundaan ini semata karena harga diri sebagai sebuah bangsa."

Situs DutchNews.nl menulis bahwa penundaan lawatan resmi tiga hari, yang sedianya akan berlangsung dalam pekan-pekan ini, tersebut karena adanya sengketa diplomatik antara Indonesia dan Belanda. "Setelah Duta Besar Junus Effendi Habibie mengatakan rencana kunjungan pada Oktober ini 'amat sangat diragukan' bilamana PVV--partainya Wilders--menjadi bagian dari pemerintahan koalisi Belanda," demikian dilansir DutchNews.nl.

Menurut Euronews, juru bicara Perdana Menteri Belanda mengatakan belum mendapat respons yang tegas seputar penundaan lawatan ini. "Kami masih terus berkomunikasi," katanya.

ANDREE PRIYANTO