TEMPO Interaktif, Jenewa - Militer Israel bersalah atas "kebrutalan yang tak bisa diterima" serta melakukan "kekerasan mengerikan dan tak perlu" dalam serbuan pada Mei lalu atas sebuah kapal kemanusiaan di lepas pantai Gaza, yang menewaskan 9 aktivis. Demikian disebutkan panel Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis kemarin.
Setelah sebuah misi pencari fakta dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang berbasis di Jenewa, tiga anggota tim--terdiri atas pakar hak asasi manusia--menyusun laporan yang meyakinkan Israel soal episode itu bahwa pasukannya telah melanggar hukum internasional. Tim juga menyimpulkan bahwa blokade laut oleh Israel atas Gaza tidak sah karena ada masalah kemanusiaan di sana. Selain itu, serangan militer atas kapal Mavi Marmara amat brutal dan berlebihan.
Di Tel Aviv, Menteri Luar Negeri Israel menanggapinya dengan mengatakan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah berlaku "bias, dipolitisasi, dan mempraktekkan pendekatan ekstremis".
Temuan itu muncul seiring dengan pembentukan satu panel tingkat tinggi kedua oleh Dewan Keamanan PBB, yang bersiap membahas temuan mereka sendiri. Israel menolak bekerja sama dengan tim Dewan HAM dan berubah pada malam terakhir menentang kesimpulan.
"Dewan menyalahkan Israel sebelum investigasi dan tidak mengejutkan bahwa mereka melakukan kecaman setelahnya," kata seorang juru bicara untuk Menteri Luar Negeri Israel. Negeri Yahudi itu berkukuh prajuritnya bertindak membela diri.
Laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB ditulis oleh mantan jaksa kejahatan perang, Desmond de Silva; hakim Trinidad, Karl Hudson-Phillips; dan pembela hak asasi perempuan asal Malaysia, Mary Shanthi Dairiam.
Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas, menyebutkan laporan itu menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah pelanggaran hak asasi manusia "tak hanya melawan rakyat Palestina, tapi juga melawan warga tak berdosa yang datang untuk menunjukkan simpatinya". Dia mendesak agar para komandan pendudukan disidang atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan.
Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu kemarin menyambut baik investigasi yang tidak memihak dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas serbuan ke Flotilla. "Tujuan kami bukan untuk memprovokasi krisis politik, melainkan buat memastikan bahwa setiap orang menghormati hukum internasional dan berkeyakinan tidak ada negara di atas hukum. Kami tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi di Mediterania Timur," kata Davutoglu kemarin di Ankara. l The Independent | Reuters | Ynetnews | dwi arjanto
