TEMPO Interaktif, Rangoon - Komisi Pemilihan Umum Burma, Selasa lalu, secara resmi menghapus Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh tokoh oposisi Aung San Suu Kyi. Pada kesempatan itu, Komisi juga mengumumkan 37 partai yang berhak bertanding dalam pemilihan mendatang.
Empat partai lainnya juga mengalami nasib serupa karena tidak mendaftar ikut pemilu, yakni Persatuan Organisasi Bangsa Pao (UPNO), Liga Bangsa Shan bagi Demokrasi (SNLD), Partai Demokratik Negara Bagian Kokang (SSKDP), dan Partai Pembangunan Bangsa Wa (WNDP). Sedangkan lima partai lainnya juga dihapus karena gagal memenuhi syarat pendaftaran kandidat anggota parlemen.
NLD sejak Maret lalu menyatakan boikot karena undang-undang pemilu dan konstitusi buatan junta tidak menguntungkan kelompok pembangkang. Sesuai dengan aturan, Suu Kyi yang berstatus narapidana dilarang bertarung pada pesta demokrasi itu. Hingga kini Suu Kyi sudah menjalani masa penahanan lebih dari dua dekade.
Pemilu kali ini akan berlangsung pada 7 November mendatang. Ini merupakan yang kedua dalam dua dekade terakhir. NLD, yang pernah menang pada pemilu 1990, tidak pernah berkuasa lantaran hasilnya dianulir junta militer.
Negara-negara Barat memang mencurigai pemilu itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan junta militer, yang dipimpin oleh Jenderal Senior Than Shwe. Banyak aturan yang memberatkan oposisi, seperti biaya pendaftaran calon anggota parlemen US$ 500, sama dengan gaji beberapa bulan yang diperoleh rakyat kebanyakan. Mereka juga tidak bebas berkampanye.
Suu Kyi kemarin mengajukan protes terhadap penghapusan partainya. Juru bicara NLD, Nyan Win, mengatakan pihaknya bakal menggugat pemerintah. "Komisi tidak berhak atau berwenang atas organisasi yang tidak mendaftar kepada mereka," katanya kepada para wartawan.
FAISAL ASSEGAF
