TEMPO Interaktif, Rangoon -
Pemimpin oposisi Burma, Aung San Suu Kyi, berencana menggugat junta militer karena telah membubarkan paksa partai yang ia pimpin, Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD).
Niat itu ia sampaikan kepada tiga anggota tim kuasa hukumnya, yakni Nyan Win, Kyi Win, dan Khin Htay Kywe, dalam sebuah pertemuan Sabtu lalu. Suu Kyi masih menjalani tahanan rumah satu setengah tahun. Hingga kini ia sudah menjalani hukuman penjara lebih dari dua dekade.
"Nyonya Aung San Suu Kyi mengatakan kepada kami bahwa kami harus menggugat pemerintah yang memaksa NLD dihapus karena melanggar hukum," kata Nyan Win.
Perempuan 65 tahun itu menuding undang-undang pemilihan umum yang dibuat oleh junta sengaja untuk mengenyahkan dia dan partainya agar tidak ikut pemilu. Pesta demokrasi itu akan dilangsungkan pada 7 November mendatang, sepekan sebelum masa tahanan rumah Suu Kyi habis.
Junta sejatinya sudah memberikan kesempatan kepada NLD ikut pemilu. Syaratnya, Suu Kyi dicopot dari ketua dan status keanggotaannya. Sesuai dengan beleid yang baru dilansir Maret lalu itu, Suu Kyi juga tidak dapat berpartisipasi karena statusnya sebagai narapidana.
NLD pun akhirnya memilih boikot dan langsung dinyatakan sebagai partai terlarang oleh junta. Aturan pemilu versi junta ini sebenarnya sangat memberatkan pihak oposisi. Salah satunya, biaya pendaftaran bagi kandidat anggota parlemen sebesar US$ 500 per orang. Padahal pendapatan per kapita di negara miskin itu kurang dari US$ 600.
Ini hanya menguntungkan partai pro-junta, Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan (USDP). Meski belum ada jadwal resmi kampanye, mereka sudah bergerak lebih dulu secara bebas. Sedangkan kaum pembangkang harus meminta izin.
Empat wartawan, menurut surat kabar The Myanmar Times, kemarin bergabung dengan USDP. Mereka adalah Ketua Asosiasi Penulis dan Wartawan Burma Tin Kha dan wakilnya, Tin Tin Oo; anggota komite eksekutif Aung Nyein; dan Hla Tun.
Sify | Faisal Assegaf
