TEMPO Interaktif, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama resmi mengajukan pengunduran diri kemarin. Hatoyama dari Partai Demokratik Jepang (DPJ) mundur setelah delapan bulan menjabat Perdana Menteri. Hatoyama mundur karena ia gagal menepati janji kampanyenya untuk merelokasi pangkalan militer Amerika Serikat.

Pengganti Hatoyama rencananya akan diumumkan besok, berikut nama-nama yang muncul sebagai calon kuat pengganti Hatoyama.

Naoto Kan (63)
Menteri keuangan dan deputi perdana menteri ini merupakan kandidat terkuat untuk menjadi perdana menteri. Ia dikenal sebagai "Irritable Kan” atau Kan mudah marah. Ia juga dikenal sebagai politisi yang pernah menjadi menteri kesehatan pada 1996, ketika itu ia mengambil langkah luar biasa dengan mengungkap skandal darah tercemar. Meski bukan ahli ekonomi atau fiskal namun, Kan dikenal sebagai orang yang cepat belajar.

Katsuya Okada (56)
Saat ini Okada menjabat Menteri Luar Negeri. Dia dikenal sebagai politisi yang kaku, tegas dan bersih, tidak heran bila banyak yang menjulukinya dengan Mr. Clean dan Robocop. Lulusan Tokyo University ini juga menjadi pemain kunci di panggung internasional, ia kerap berurusan dengan perlucutan senjata nuklir dan penasihat dalam hubungan Jepang dengan Cina. Di Partai Demokratik Jepang (DPJ), Okada juga sempat memegang berbagai pos strategis, dia juga menjadi wakil rakyat di parlemen dari DJP.

Seiji Maehara (48)
Maehara termasuk politisi dengan catatan karier yang melesat. Dia terpilih sebagai wakil di parlemen dari DPJ dalam usia 43 tahun. Maehara saat ini menjabat menteri pertanahan, infrastruktur, transportasi dan pariwisata. Dia sangat mendukung proses reformasi ekonomi. Lulusan Fakultas Hukum Kyodo University ini juga tak segan mengkritik “sesepuh” partai DPJ, Ichiro Ozawa. Namun, gayanya yang blak-blakan ini banyak politisi lain yang tidak menyukainya.

Yoshito Sengoku (64)
Sengoku punya catatan yang luar biasa. Dia lulus ujian sebagai pengacara dalam usia 22 tahun, salah satu ujian tersulit di Jepang. Kini, ia menjabat Menteri Negara Kebijakan Nasional. Di bawah Hatoyama, dia bertanggung jawab untuk reformasi birokrasi dan administrasi publik. Sengoku mendukung liberalisasi pasar dan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Dia sempat menjadi sekretaris jenderal partai DPJ, Sengoku mundur dari jabatan tersebut karena dituduh menerima sumbangan politik dari sebuah perusahaan konstruksi.

FINANCIAL TIMES I PGR