TEMPO Interaktif, Phnom Penh - Kementerian Luar Negeri Kamboja menegaskan bahwa negaranya bukan "republik pisang". Pernyataan ini disampaikan kepada sejumlah diplomat negara-negara Asia Tenggara yang ada di negara tersebut melalui sebuah surat.

Pernyataan itu berbarengan dengan peringatan terhadap para diplomat bahwa mereka tidak pantas mengkritik pemerintah Kamboja. Dalam surat yang diperoleh Associated Press pada Rabu lalu itu juga tertulis pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa banyak kejadian diplomat menuruti kehendak mereka sendiri mengkritik atau memberi pelajaran kepada pemerintah Kamboja.

"Perilaku seperti ini tidak dapat diterima oleh Kamboja sebagai negara berdaulat dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kamboja bukan republik pisang," tulis Kementerian Luar Negeri Kamboja dalam surat yang dibuat Senin lalu itu.

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Koy Kuong, menolak menyebut diplomat yang dimaksud. Dia hanya mengatakan surat itu sebagai peringatan untuk siapa pun. "Pemerintah telah mengobservasi bahwa beberapa diplomat, menyampaikan kritik negatif kepada pemerintah atau mengajari Kamboja," kata Koy Kuong.

Kamboja juga pernah menegur utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Douglas Broderick, bulan lalu. Kamboja bahkan mengancam akan mengusirnya karena mengkritik proses pembuatan undang-undang antikorupsi Kamboja yang baru.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan sehari sebelum parlemen Kamboja menyetujui undang-undang antikorupsi, yang sudah lama ditunggu-tunggu, Broderick meminta pemerintah memberi waktu yang cukup untuk menganalisis draf undang-undang tersebut sebelum disahkan parlemen. Tapi hal ini justru membuat Kamboja murka.

Adapun republik pisang merupakan ejekan untuk negara yang kondisi politiknya tidak stabil dan perekonomian yang didominasi oleh kepentingan asing serta biasanya bergantung pada satu barang ekspor, seperti pisang.

STRAITS TIMES | TAIWAN NEWS | SUNARIAH