TEMPO Interaktif, Yerusalem - Kota Yerusalem menyetujui pembangunan apartemen baru untuk orang Yahudi di timur Yerusalem. Kabar itu disampaikan Rabu 924/3) meski sebuah pembicaraan diplomatik sirael dan Amerika tengah berlangsung di tengah krisis hubungan kedua negara tersebut.

Berita tentang persetujuan datang saat perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Washington untuk mencoba menenangkan keretakan yang berkembang dengan Barack Obama atas rencana pembangunan tersebut.

Ameirka menilai rencana pembangunan perumahan oleh Israel di timur Yerusalem, di bagian kota yang diklaim oleh Palestina sebagai ibukota masa depan mereka, mengganggu upaya perdamaian Timur Tengah. Israel bersikeras bahwa Yerusalem tidak dapat dibagi dan mereka berhak untuk membangun di mana saja.

Proyek baru ini didanai oleh jutawan Amerika Irving Moskowitz. Pembangunan itu membuat berbagai bangunan tua seperti Hotel Shepherd di sana harus dihancurkan dan gedung apartemen yang dibangun berlantai 20 dengan tiga tingkat parkir bawah tanah sebagai gantinya.

Musim panas lalu, Amerika Serikat menuntut agar Israel menghentikan proyek perumahan dan bahkan memanggil duta besar Israel untuk Amerika Serikat atas masalah itu.

Yerusalem mengatakan keputusan final dicapai setelah melalui proses birokrasi yang panjang.

Juru bicara kota itu, Gidi Schmerling mengatakan proyek tersebut telah direncanakan sejak bulan Juli lalu dan persetujuan minggu lalu hanyalah langkah prosedural. Dia mengatakan laporan media selama ini sudah melebihi proporsinya dan mengatakan bahwa pemberitaan itu menciptakan provokasi antara perdana menteri selama kunjungannya ke Amerika.

Israel mencaplok Yerusalem timur tahun 1967 dalam perang Timur Tengah, tetapi tidak ada negara lain yang mengakuinya. Masyarakat internasional melihat lingkungan Yahudi di timur Yerusalem tidak berbeda dari pemukiman di Tepi Barat.

Moskowitz, pendukung pembangunan pemukiman baru Israel di Yerusalem timur, membeli Hotel Shepherd pada 1985. Hotel ini terletak di dekat kompleks pemerintah yang meliputi beberapa kementrian dan markas polisi nasional.

AP | HAYATI MAULANA NUR