TEMPO Interaktif, New York -Inggris mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas pemilihan umum Burma, yang akan digelar tahun ini. Menurut Inggris, pembahasan ini perlu karena ternyata pemilu tersebut ditolak sejumlah negara Asia Tenggara.
Sebelumnya, selama setahun ini Dewan Keamanan telah menjadikan Burma sebagai salah satu agenda pembahasan dalam kaitan dengan aksi brutal junta militer terhadap hak asasi manusia dan tindakan mereka menumpas kelompok etnis minoritas dan oposisi. Namun Cina dan Rusia mencegah Dewan menjatuhkan sanksi terhadap pemimpin junta.
Inggris kembali mengusulkan agar Dewan memperhatikan Burma dalam kaitan dengan undang-undang baru Burma yang dipublikasikan baru-baru ini. Dalam undang-undang itu, Burma melarang penjahat politik berpartisipasi dalam pemilu, sekalipun dia anggota partai politik.
"Sejumlah anggota Dewan mendukung gagasan ini, termasuk untuk mendapatkan informasi terbaru tentang situasi di sana," kata seorang diplomat Barat tanpa menyebutkan namanya. Usul ini didukung anggota tetap Dewan Keamanan lainnya, yakni Amerika Serikat dan Prancis.
Sebelumnya, Komisi Pemilu Burma mengumumkan bahwa partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus membayar 300 ribu kyat atau US$ 300 sebagai biaya pendaftaran. Adapun kandidat yang diizinkan harus membayar hingga 10 juta kyat atau US$ 10 ribu.
Aturan itu diumumkan pada Rabu lalu. Disebutkan juga bahwa pendaftaran partai politik harus disertai tanda tangan ketua umum dan sekretaris partainya.
REUTERS | MIZZIMA | SUNARIAH
Sebelumnya, selama setahun ini Dewan Keamanan telah menjadikan Burma sebagai salah satu agenda pembahasan dalam kaitan dengan aksi brutal junta militer terhadap hak asasi manusia dan tindakan mereka menumpas kelompok etnis minoritas dan oposisi. Namun Cina dan Rusia mencegah Dewan menjatuhkan sanksi terhadap pemimpin junta.
Inggris kembali mengusulkan agar Dewan memperhatikan Burma dalam kaitan dengan undang-undang baru Burma yang dipublikasikan baru-baru ini. Dalam undang-undang itu, Burma melarang penjahat politik berpartisipasi dalam pemilu, sekalipun dia anggota partai politik.
"Sejumlah anggota Dewan mendukung gagasan ini, termasuk untuk mendapatkan informasi terbaru tentang situasi di sana," kata seorang diplomat Barat tanpa menyebutkan namanya. Usul ini didukung anggota tetap Dewan Keamanan lainnya, yakni Amerika Serikat dan Prancis.
Sebelumnya, Komisi Pemilu Burma mengumumkan bahwa partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus membayar 300 ribu kyat atau US$ 300 sebagai biaya pendaftaran. Adapun kandidat yang diizinkan harus membayar hingga 10 juta kyat atau US$ 10 ribu.
Aturan itu diumumkan pada Rabu lalu. Disebutkan juga bahwa pendaftaran partai politik harus disertai tanda tangan ketua umum dan sekretaris partainya.
REUTERS | MIZZIMA | SUNARIAH
