Inggris Jajaki Sanksi terhadap Dua Menteri Israel, Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

Kamis, 17 Oktober 2024 03:10 WIB

Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. REUTERS/Ronen Zvulun / REUTERS/Ammar Awad

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir atas komentar-komentar yang mereka lontarkan mengenai warga sipil di Gaza dan para pemukim Tepi Barat, Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Menteri luar negeri sebelumnya, David Cameron, telah merencanakan untuk memberikan sanksi kepada Smotrich dan Ben-Gvir sebelum Partai Konservatif yang berkuasa saat itu kalah dalam pemilihan umum pada bulan Juli, dan Starmer mengatakan kepada parlemen bahwa ia juga sedang mempertimbangkan opsi tersebut.

Starmer menanggapi pertanyaan tentang komentar Smotrich yang mengatakan bahwa kelaparan warga sipil di Gaza dapat dibenarkan dan pernyataan Ben-Gvir bahwa pelaku kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel adalah pahlawan.

"Kami sedang melihat hal itu karena itu jelas merupakan komentar yang menjijikkan," kata perdana menteri.

Dalam pernyataan yang menantang, Smotrich dan Ben-Gvir masing-masing mengatakan bahwa ancaman sanksi tidak akan membuat mereka mengubah posisi mereka.

Advertising
Advertising

"Mereka tidak membuat saya takut dan saya akan terus bertindak sesuai dengan kepentingan nasional tertinggi Israel," kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan, sementara Smotrich mengatakan "tidak ada ancaman yang akan menghalangi saya untuk melakukan hal yang benar dan bermoral bagi warga Israel."

Starmer berbicara menjelang pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi kemanusiaan di Gaza yang diselenggarakan oleh Inggris, Prancis dan Aljazair.

Pemerintahan Starmer telah mengambil sikap yang sedikit lebih keras terhadap Israel sejak terpilih, meskipun mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri.

Mereka telah membatasi beberapa izin ekspor senjata ke Israel, dengan mengatakan bahwa ada risiko bahwa peralatan tertentu dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Pada Selasa, Inggris juga mengumumkan sanksi baru terhadap organisasi pemukim Israel yang dikatakan telah mensponsori kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat.

Starmer mengatakan kepada para anggota parlemen pada Rabu bahwa "situasi kemanusiaan di Gaza sangat mengerikan."

"Israel harus mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menghindari jatuhnya korban sipil, mengizinkan bantuan masuk ke Gaza dalam jumlah yang jauh lebih besar, dan memberikan kemampuan kepada mitra kemanusiaan PBB untuk beroperasi secara efektif," ujar Starmer.

Reuters melaporkan pada awal bulan ini bahwa pasokan makanan ke Gaza telah menurun tajam dalam beberapa minggu terakhir setelah pihak berwenang Israel memberlakukan peraturan bea cukai yang baru. Amerika Serikat mengatakan bahwa situasi kemanusiaan harus membaik atau Israel akan menghadapi potensi pembatasan bantuan militer AS.

Utusan Israel untuk PBB mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.

<!--more-->

Mantan Menlu Inggris juga berniat memberi sanksi

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengumumkan bahwa ia berniat untuk menjatuhkan sanksi kepada dua anggota ekstremis pemerintah Israel karena dukungan mereka kepada para pemukim yang melakukan kekerasan dan seruan mereka untuk membatasi bantuan kepada Gaza.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Cameron mengungkapkan kekecewaannya bahwa pemerintah Partai Buruh tidak mengambil langkah ini terhadap Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir.

Dia mengatakan bahwa dia menahan diri untuk tidak menerapkan sanksi pada musim semi setelah menerima saran yang menunjukkan bahwa hal itu akan terlalu sensitif secara politis selama pemilihan umum.

Komentar-komentar ini, menurut The Guardian, dapat meningkatkan tekanan pada Menteri Luar Negeri, David Lammy, untuk mengklarifikasi apakah dia meninggalkan rencana yang telah dikembangkan dan alasan di baliknya.

Sanksi yang diusulkan juga mencakup pembekuan aset dan larangan bepergian yang menargetkan Smotrich dan Ben-Gvir dari Israel.

Cameron, lebih lanjut dalam program Today di BBC Radio 4, menyatakan, "Smotrich dan Gvir telah mengatakan hal-hal seperti mendorong orang untuk menghentikan konvoi bantuan masuk ke Gaza dan mendorong para pemukim ekstrem di Tepi Barat dengan hal-hal mengerikan yang telah mereka lakukan."

Ia menekankan pentingnya menginformasikan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa "ketika para menteri dalam pemerintahan Anda yang merupakan ekstremis dan berperilaku seperti ini, kami siap menggunakan rezim sanksi kami untuk mengatakan bahwa hal ini tidak cukup baik dan harus dihentikan."

Pilihan Editor: Ketidakkonsistenan AS dalam Konflik Timur Tengah: Ancam Israel, tetapi Kerahkan Pasukan

Berita terkait

Pesan Terakhir Shaaban Al-Dalu, Pemuda Palestina yang Terbakar Hidup-hidup oleh Bom Israel

19 jam lalu

Pesan Terakhir Shaaban Al-Dalu, Pemuda Palestina yang Terbakar Hidup-hidup oleh Bom Israel

Shaaban Al-Dalu adalah pemuda Palestina yang kematiannya disaksikan seluruh dunia lewat video yang viral setelah tendanya dibom Israel

Baca Selengkapnya

Israel Kepung Gaza, 50 Warga Sipil Palestina Tewas di Jabaila

1 hari lalu

Israel Kepung Gaza, 50 Warga Sipil Palestina Tewas di Jabaila

Israel kembali menyerang kamp pengungsi di Gaza dan menargetkan warga sipil.

Baca Selengkapnya

Presiden Kuba Kembali Pimpin Unjuk Rasa Pro-Palestina di Havana

1 hari lalu

Presiden Kuba Kembali Pimpin Unjuk Rasa Pro-Palestina di Havana

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel memimpin unjuk rasa ribuan warga di Havana pada Senin untuk mendukung warga Palestina dan menuntut pengakhiran agresi

Baca Selengkapnya

Lebih dari 11.406 Siswa Palestina Tewas sejak Agresi Israel Setahun Silam

1 hari lalu

Lebih dari 11.406 Siswa Palestina Tewas sejak Agresi Israel Setahun Silam

Kementerian Pendidikan Palestina menyebutkan bahwa sejak agresi Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat 7 Oktober lalu, sebanyak 11.406 siswa tewas

Baca Selengkapnya

Palestina Memuji Seruan Spanyol untuk Hentikan Ekspor Senjata ke Israel

1 hari lalu

Palestina Memuji Seruan Spanyol untuk Hentikan Ekspor Senjata ke Israel

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan seruan Sanchez untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel sejalan dengan hukum internasional

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Kecam Serangan Israel terhadap Rumah Sakit Penampung Warga Palestina di Gaza

2 hari lalu

Uni Eropa Kecam Serangan Israel terhadap Rumah Sakit Penampung Warga Palestina di Gaza

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengutuk serangan Israel terhadap sebuah rumah sakit dan sebuah sekolah di Gaza

Baca Selengkapnya

Israel Kembali Serang Warga Sipil, Deretan Hukum Internasional yang Dilanggar Negara Zionis Itu

2 hari lalu

Israel Kembali Serang Warga Sipil, Deretan Hukum Internasional yang Dilanggar Negara Zionis Itu

Israel telah melanggar hukum internasional karena pendudukannya di Palestina termasuk pelanggaran HAM. Berikut hukum internasional yang dilanggar oleh Israel

Baca Selengkapnya

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Tiga Negara Termasuk Palestina, Totalnya Capai Rp 45 Miliar

2 hari lalu

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Tiga Negara Termasuk Palestina, Totalnya Capai Rp 45 Miliar

Adapun anggaran bantuan kemanusiaan untuk Yaman, Sudan, dan Palestina, dialokasikan dari Dana Siap Pakai milik BNPB.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Fakta THAAD hingga Ribuan Penduduk Palestina Terjebak di Gaza

2 hari lalu

Top 3 Dunia: Fakta THAAD hingga Ribuan Penduduk Palestina Terjebak di Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Senin 14 Oktober 2024 diawali pengerahan "baterai THAAD dan kru personel militer AS ke Israel

Baca Selengkapnya

Iran Setop Negosiasi Tak Langsung dengan AS Menyusul Dukungan terhadap Israel

2 hari lalu

Iran Setop Negosiasi Tak Langsung dengan AS Menyusul Dukungan terhadap Israel

Iran mengatakan pada Senin bahwa pihaknya menghentikan negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat karena ketegangan regional saat ini.

Baca Selengkapnya