TEMPO.CO, Jakarta - Ukraina pada Jumat, 20 September 2024, melarang penggunaan aplikasi pesan singkat Telegram oleh pejabat negara, personel militer dan kritikus. Sebab diduga Rusia bisa memata-matai pesan-pesan yang dikirimkan dan identitas pengguna Telegram.

Larangan ini diumumkan oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina setelah Kepala Intelijen Militer Ukraina GUR, Kyrylo Budanov, memamerkan bukti kalau unit khusus Rusia bisa mengintip aplikasi Telegram. Namun Andriy Kovalenko Kepala Pusat Dewan Keamanan untuk Disinformasi mengatakan larangan penggunaan Telegram ini hanya berlaku bagi pejabat negara yang menggunakan alat telekomunikasi atau gadget fasilitas negara.

Telegram banyak digunakan oleh warga Ukraina dan Rusia untuk berkomunikasi. Aplikasi ini juga diduga telah menjadi pusat informasi kritikal sejak perang Ukraina meletup pada Februari 2022.

Akan tetapi, otoritas keamanan Ukraina telah berulang kali menyuarakan kekhawatirannya atas penggunaan Telegram selama berkecamuk perang Ukraina.

Telegram berkantor pusat di Dubai. Aplikasi ini didirikan oleh Pavel Durov yang seorang kelahiran Rusia namun sudah meninggalkan Rusia sejak 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan agar menutup komunitas-komunotas oposisi pemerintah di media sosial buatan Durov bernama VKontakte. Aplikasi itu sekarang sudah dijual Durov.

Dewan Keamanan dalam pernyataan mengatakan Budanov telah memberikan bukti bahwa unit khusus Rusia punya akses pada pesan-pesan Telegram termasuk yang sudah dihapus, serta data pribadi para pengguna Telegram. "Saya selalu mendukung dan akan terus melanjutkan dukungan pada kebebasan berbicara karena ini persoalan keamanan nasional.

Sumber : Reuters