Hillary Clinton Minta Aung San Suu Kyi Segera Dibebaskan
Kamis, 23 Juli 2009 13:26 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Rabu (22/7), secara eksplisit meminta Burma untuk segera membebaskan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, dan menawarkan akan memberikan balasan berupa prospek investasi langsung dari Amerika Serikat terhadap negara yang dipimpin oleh junta militer itu.
Presiden Barack Obama telah memperpanjang kebijakan sanksi ekonomi dan isolasi terhadap Burma selama satu tahun lagi, sejak 15 Mei yang lalu, untuk mendorong negara perubahan negara junta militer itu menuju kearah yang lebih demokratis dan terbuka terhadap dunia internasional.
Pemerintah Obama juga telah membuat upaya-upaya serius untuk mendorong perubahan di Burma, negara yang sejak awal 1990-an dalam status mendapat sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Burma sejak lama dikenal sebagai negara yang penuh dengan tindak pelanggaran hak-hak asasi manusia, diktator militer yang kejam terhadap minoritas, kelompok oposisi politik, kelompok sipil, dan dalam waktu bersamaan junta militer juga menguasai seluruh kekayaan dari negara yang kaya minyak, gas, sumberdaya alam, dan batu permata itu untuk kepentingan kelompoknya sendiri.
Suu Kyi, penerima nobel perdamaian, telah berada dalam status tahanan politik junta militer sejak tahun 1990, menyusul kemenangan partainya National League Democratic (NLD) dalam Pemilu 1990, yang tidak diakui oleh junta militer. Sejak tahun itu ia berada dalam penjara Insein, Yangon, namun sejak 1996 statusnya berubah menjadi tahanan rumah hingga kini. Pada bulan Mei lalu, ia seharusnya akan mengakhiri status tahanan rumahnya, tetapi kemudian ia terancam hukuman penjara 5 tahun lagi, menyusul insiden masuknya seorang warga Amerika Serikat kedalam rumahnya setelah merenangi danau Inya Lake tanpa diundang. Peristiwa yang dianggap telah melanggar peraturan tahanan rumah. Kini ia dalam peradilan atas kasus ini, yang mengancamnya dengan 5 tahun hukuman penjara.
Pernyataan tajam dari Clinton ini untuk memberikan pilihan kepada junta militer Burma agar segera membebaskan San Suu Kyi, namun pada hari Rabu (22/7) kemarin, dalam waktu bersamaan, Kejaksaan Agung Burma mengeluarkan sikap yang melarang Suu Kyi yang kini berada dalam penjara Insein, Yangon, untuk bertemu dengan siapapun sampai sidang penentuan pada hari Jumat (24/7) besok.
Masalah ini sempat membuat beberapa agenda pertemuan dalam ASEAN Ministerial Summit di Phuket tertunda beberapa kali, karena ketidaksetujuan kedua delegasi dari Amerika Serikat dan Burma untuk saling bertemu dalam forum pertemuan. Kedua delegasi, akhirnya sempat bertemu dalam sebuah pertemuan khusus antara kedua belah pihak pada Rabu (23/7) malam, yang dihadiri para pejabat delegasi dibawah menteri, namun sampai kini tidak jelas apa hasil dari pertemuan itu.
Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan, bahwa pemerintahnya telah secara khusus menawarkan ide-ide tentang bagaimana untuk memulai sebuah dialog bersama yang dimulai dengan membicarakan masalah Aung San Suu Kyi, termasuk pembicaraan tentang kemungkinan partisipasinya dalam Pemilu 2010 yang akan diselenggarakan tahun depan. Pemerintah Amerika Serikat juga meminta agar Burma segera membebaskan para tahanan politik yang lain, ujar pejabat yang tak mau disebutkan namanya itu. "Ini adalah tuntutan yang berat. Kami tidak naif tentang ini, dan sudah memperkirakan Junta akan mengatakan, tidak, terima kasih," ujar pejabat tersebut seperti dikutip Washington Post.
Kepada para mitra dialognya negera-negara ASEAN diluar Burma, Clinton juga menekankan," apa yang ASEAN lakukan terhadap Burma adalah terserah kepada ASEAN sendiri, tetapi kami ingin tekankan bahwa perhatian kami adalah adanya perubahan secara langsung di Burma, keluar dari isolasi, dan adanya praktek demokrasi yang benar di negara tersebut," ujar Clinton.
Clinton juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap semakin dekatnya hubungan Burma dengan Korea Utara, dan kemungkinan terjadinya transfer teknologi nuklir diantara dua negara tersebut, menyusul insiden berlabuhnya sebuah kapal berbendera Korea Utara pada awal bulan Juli ini, di Yangon, yang diduga membawa sejumlah senjata.
WASHINGTONPOST l ASIAONE l WAHYUANA
Presiden Barack Obama telah memperpanjang kebijakan sanksi ekonomi dan isolasi terhadap Burma selama satu tahun lagi, sejak 15 Mei yang lalu, untuk mendorong negara perubahan negara junta militer itu menuju kearah yang lebih demokratis dan terbuka terhadap dunia internasional.
Pemerintah Obama juga telah membuat upaya-upaya serius untuk mendorong perubahan di Burma, negara yang sejak awal 1990-an dalam status mendapat sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Burma sejak lama dikenal sebagai negara yang penuh dengan tindak pelanggaran hak-hak asasi manusia, diktator militer yang kejam terhadap minoritas, kelompok oposisi politik, kelompok sipil, dan dalam waktu bersamaan junta militer juga menguasai seluruh kekayaan dari negara yang kaya minyak, gas, sumberdaya alam, dan batu permata itu untuk kepentingan kelompoknya sendiri.
Suu Kyi, penerima nobel perdamaian, telah berada dalam status tahanan politik junta militer sejak tahun 1990, menyusul kemenangan partainya National League Democratic (NLD) dalam Pemilu 1990, yang tidak diakui oleh junta militer. Sejak tahun itu ia berada dalam penjara Insein, Yangon, namun sejak 1996 statusnya berubah menjadi tahanan rumah hingga kini. Pada bulan Mei lalu, ia seharusnya akan mengakhiri status tahanan rumahnya, tetapi kemudian ia terancam hukuman penjara 5 tahun lagi, menyusul insiden masuknya seorang warga Amerika Serikat kedalam rumahnya setelah merenangi danau Inya Lake tanpa diundang. Peristiwa yang dianggap telah melanggar peraturan tahanan rumah. Kini ia dalam peradilan atas kasus ini, yang mengancamnya dengan 5 tahun hukuman penjara.
Pernyataan tajam dari Clinton ini untuk memberikan pilihan kepada junta militer Burma agar segera membebaskan San Suu Kyi, namun pada hari Rabu (22/7) kemarin, dalam waktu bersamaan, Kejaksaan Agung Burma mengeluarkan sikap yang melarang Suu Kyi yang kini berada dalam penjara Insein, Yangon, untuk bertemu dengan siapapun sampai sidang penentuan pada hari Jumat (24/7) besok.
Masalah ini sempat membuat beberapa agenda pertemuan dalam ASEAN Ministerial Summit di Phuket tertunda beberapa kali, karena ketidaksetujuan kedua delegasi dari Amerika Serikat dan Burma untuk saling bertemu dalam forum pertemuan. Kedua delegasi, akhirnya sempat bertemu dalam sebuah pertemuan khusus antara kedua belah pihak pada Rabu (23/7) malam, yang dihadiri para pejabat delegasi dibawah menteri, namun sampai kini tidak jelas apa hasil dari pertemuan itu.
Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan, bahwa pemerintahnya telah secara khusus menawarkan ide-ide tentang bagaimana untuk memulai sebuah dialog bersama yang dimulai dengan membicarakan masalah Aung San Suu Kyi, termasuk pembicaraan tentang kemungkinan partisipasinya dalam Pemilu 2010 yang akan diselenggarakan tahun depan. Pemerintah Amerika Serikat juga meminta agar Burma segera membebaskan para tahanan politik yang lain, ujar pejabat yang tak mau disebutkan namanya itu. "Ini adalah tuntutan yang berat. Kami tidak naif tentang ini, dan sudah memperkirakan Junta akan mengatakan, tidak, terima kasih," ujar pejabat tersebut seperti dikutip Washington Post.
Kepada para mitra dialognya negera-negara ASEAN diluar Burma, Clinton juga menekankan," apa yang ASEAN lakukan terhadap Burma adalah terserah kepada ASEAN sendiri, tetapi kami ingin tekankan bahwa perhatian kami adalah adanya perubahan secara langsung di Burma, keluar dari isolasi, dan adanya praktek demokrasi yang benar di negara tersebut," ujar Clinton.
Clinton juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap semakin dekatnya hubungan Burma dengan Korea Utara, dan kemungkinan terjadinya transfer teknologi nuklir diantara dua negara tersebut, menyusul insiden berlabuhnya sebuah kapal berbendera Korea Utara pada awal bulan Juli ini, di Yangon, yang diduga membawa sejumlah senjata.
WASHINGTONPOST l ASIAONE l WAHYUANA
