TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Layanan Tindakan Eksternal Uni Eropa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri dan keamanan pada Kamis menuduh Cina atas insiden maritim dengan Filipina yang terjadi di lepas pantai pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada 17 Juni lalu.

Penjaga Pantai Cina mengatakan sebuah kapal Filipina secara ilegal memasuki perairan dekat Beting Thomas Kedua, yang juga dikenal sebagai Ren'ai Jiao. Hal ini menyebabkan tabrakan dengan kapal penjaga pantai Cina. Peristiwa tersebut terjadi di perairan Kepulauan Spratly yang disengketakan atau dikenal dengan Kepulauan Nansha.

Militer Filipina mengatakan mereka menganggap tuduhan Cina menyesatkan dan menyebut kehadiran dan tindakan kapal Cina di zona ekonomi eksklusif Filipina sebagai alasannya, yang dianggap Manila sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak kedaulatan negara.

“Uni Eropa sangat prihatin dengan tindakan berbahaya terbaru yang dilakukan oleh kapal Penjaga Pantai dan Milisi Maritim Cina di dekat Second Thomas Shoal, di Laut China Selatan, pada Senin 17 Juni. Tindakan ini menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina dan cedera pada personel resmi," kata juru bicara Uni Eropa dalam pernyataannya, Kamis.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa“tabrakan berbahaya semakin sering terjadi di Laut Cina Selatan sehingga menambah eskalasi ketegangan,yang harus diredakan, bukannya berkepanjangan.

“UE menegaskan kembali seruannya yang sudah lama ada untuk menahan diri dan menghormati sepenuhnya aturan-aturan internasional yang relevan untuk memastikan penyelesaian perbedaan secara damai dan pengurangan ketegangan di kawasan.”

Cina telah terlibat dalam perselisihan selama puluhan tahun dengan beberapa negara Asia-Pasifik, termasuk Filipina, mengenai afiliasi teritorial sejumlah pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan.

Pada Juli 2016, menyusul gugatan yang diajukan oleh Filipina, Pengadilan Arbitrae Permanen di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar untuk klaim teritorial di Laut Cina Selatan.

Pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut bukan merupakan wilayah sengketa dan bukan merupakan zona ekonomi eksklusif. Beijing tidak mengakui atau menerima keputusan tersebut.

Pilihan Editor: Kronologi Perseteruan Filipina dan Cina atas Laut Cina Selatan

ANTARA