TEMPO.CO, Jakarta - Di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-79, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi rapat dengan Luigi Di Maio, Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Kawasan Teluk. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas perkembangan perdamaian, keamanan, dan kestabilan di kawasan Timur Tengah, khususnya isu Palestina. Retno kembali menekankan posisi konsisten Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina.
“Indonesia sangat khawatir dengan perkembangan situasi keamanan di Lebanon. Jangan jadikan situasi saat ini di Ukraina, Palestina, dan Lebanon menjadi 'a new normal'," ujar Menlu Retno.
Retno menyampaikan apresiasi atas posisi Uni Eropa yang turut menyuarakan solusi dua negara. Dalam pertemuan, diangkat pula potensi kerja sama yang dapat dijajaki bersama Uni Eropa di Kawasan Teluk, termasuk kolaborasi Uni Eropa dengan Gulf Cooperation Council. Indonesia dan Uni Eropa sama-sama berkomitmen terus melanjutkan kerja sama erat Indonesia dan Uni Eropa.
Sementara itu, dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future", Retno menyerukan pentingnya kepemimpinan global mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Palestina.
Dalam pidatonya, Retno menyampaikan keprihatinan perdamaian masih belum ditemukan bagi rakyat Palestina. Ia menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41 ribu orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya.
"Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini adalah gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," ujarnya.
Retno menegaskan tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan saat ini, dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Lebanon, di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.
Dalam konteks ini, Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian. Retno menggarisbawahi dua poin penting dalam pidatonya, pertama pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian.
“Tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza."
Menurut Retno, penting mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Lebanon. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB yang lebih demokratis agar Dewan Keamanan PBB dapat bertindak secara efektif guna merespon ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian. Dewan Keamanan PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian.
Pilihan editor: Secret Service Memperketat Keamanan Donald Trump
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
